REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), Prof Kamaruddin Amin mendorong Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Taklim dan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) untuk bersinergi membina umat dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
"Kita berharap Pokja ini nanti bersama IPARI, bersama Kementerian agama bersinergi, berkolaborasi meningkatkan kualitas beragama," ujar Kamaruddin saat samburan dalam kegiatan Serap Aspirasi Lembaga Keagamaan yang bertajuk "Meneguhkan Semangat Moderasi Beragama, Mengangkat Martabat Manusia" di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat (29/12/2023) lalu.
Kamaruddin mengatakan, penyuluh agama dan majelis taklim adalah dua entitas yang sangat sentral perannya dalam masyarakat. Beberapa penelitian di Litbang Kemeneg ditemukan bahwa diseminasi pemahaman keagamaan atau peningkatan literasi keagamaan di masyarakat bersumber dari majelis taklim.
“Hari ini sangat bersejarah bagi Indonesia dalam konteks penyiaran agama Islam, karena mengukuhkan Pokja Majelis Taklim sebagai organisasi yang sangat penting dan strategis yang langsung berurusan dengan masyarakat kita,” ucap dia usai mengukuhkan Pengurus Pusat Pokja Majelis Taklim 2023-2024.
Dia melanjutkan, ada sebanyak 97 ribu majelis taklim yang tersebar di seluruh Indonesia. Pihaknya berharap, pengurus Pokja yang resmi dilantik dapat mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengorkestrasikan aktivitas kegiatan produktif untuk majelis taklim kegiatan nasional.
“Majelis taklim dan penyuluh agama dapat bersinergi. Tugas kami adalah mendukung, memfasilitasi, dan mengafirmasi peningkatan kapasitas. Kita harus bersama-sama. Kemenag tidak bisa sendirian,” kata Guru Besar UIN Alaudin Makassar ini.
“Program sebagus apa pun dari Kemenag, kalau penyuluh agama tidak melakukan ikhtiar sendiri untuk meningkatkan kapasitasnya tentu tidak akan maksimal. Tujuan kita adalah meningkatkan kualitas delivery pesan keagamaan di masyarakat,” jelas dia.
Sementara itu, Direktur Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi mengatakan IPARI dan Pokja Majelis Taklim selain akan melakukan gerakan bersama penguatan moderasi beragama, juga akan sekaligus penguatan bela negara.
“Kita akan bersama Kementerian Pertahanan mendiskusikan tentang bagaimana format bela negara. Ini akan inline dengan kegiatan moderasi beragama dan kegiatan bela negara,” ujar Zayadi.
“Di tahun-tahun akan datang kita akan memaksimalkan. Harapannya kita mempunyai komitmen semakin moderat dan semakin kuat pembelaan kita terhadap NKRI,” ucap dia.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Kemitraan Umat Islam Ali Sibromalisi juga menyatakan akan terus berkomitmen untuk mendukung peran dan fungsi Majelis Taklim dan Penyuluh Agama melalui penguatan SDM agar semakin optimal dalam proses layanan keagamaan di masyarakat.
“Tantangan beragama di negeri kita semakin kompleks, maka harus ada pemetaan masalah prioritas, inovasi program, dan strategi efektif-efisien untuk implementasi layanan keagamaan,” ucap Ali yang di acara ini juga bertugas untuk membacakan SK Pokja Majelis Taklim tingkat pusat masa bakti 2023-2024.
Senada dengan Ali, Ketua Panitia kegiatan Serap Aspirasi Lembaga Keagamaan, Zaini Anton Riyadi, menyebut bahwa catatan-catan hasil diskusi panel berupa ide, gagasan, dan saran dari para penyuluh agama dan majelis taklim tersebut akan senantiasa dikawal sebagai dasar pertimbangan kebijakan regulasi dan program kerja.
“Semoga hasil kegiatan ini dapat membuahkan kebijakan dan program yang akan mendukung bagi majelis taklim dan penyuluh agama yang selama ini berjasa dalam kehidupan beragama di masyarakat,” kata Anton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika