REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan, proses pembangunan jalan layang Sitinjau Lauik untuk mengatasi kondisi jalan yang memiliki turunan curam dan rawan longsor sudah masuk proses tender persiapan.
"Prosesnya terus berjalan. Kita tunggu hasil tendernya," kata Mahyeldi di Padang, Kamis (4/1/2024).
Ia menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menyetujui prakarsa pengusahaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Layang Sitinjau Lauik.
Persetujuan itu tercantum melalui surat tertanggal 30 Oktober 2023 Nomor BM 0201-Mn/2407 perihal Persetujuan Prakarsa Pengusahaan KPBU Jalan Layang Sitinjau Lauik. Menurutnya, pembangunan jalan layang itu menjadi harapan masyarakat Sumbar karena bisa mengurasi potensi terjadinya kecelakaan di ruas jalan yang memiliki turunan curam tersebut.
"Jalan Sitinjau Lauik merupakan jalur utama transportasi darat dari Jakarta ke Padang. Secara ekonomi perannya sangat vital, karena itu telah menjadi kebutuhan bagi Sumbar," katanya.
Apalagi, katanya, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga telah menyatakan Jalur Sitinjau Lauik merupakan salah satu jalur yang paling berbahaya di Indonesia.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Medi Iswandi mengatakan studi kelayakan jalan layang Sitinjau Lauik ini sudah disusun oleh PT Hutama Karya (HK).
"Studi kelayakan dari HK ini sudah ditenderkan di Bappenas,” katanya.
Ia mengatakan KNKT memang merekomendasikan agar jalan layang segera dibangun karena jalur itu memiliki kemiringan yang ekstrem, sehingga membahayakan bagi truk dengan kapasitas tonase tertentu.
"Karena itu saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Sumbar, gubernur langsung menyampaikan rencana pembangunannya. Presiden langsung menelepon Menteri PUPR. Kemudian Menteri PUPR langsung keluarkan persetujuan flyover dibangun KPBU dengan investasi Rp 2,4 triliun,” ujarnya.
