REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil yang menamakan Jaga Pemilu meluncurkan website jagapemilu.com pada Jumat (5/1/2024). Inisiator Jaga Pemilu, Luky Djani, mengatakan, mereka berinisiatif meluncurkan website ini untuk mengakomodipasi pengaduan masyarakat bila melihat atau mengetahui adanya kecurangan Pemilu 2024.
Baik itu kecurangan yang dilakukan kontestan maupun pelanggaran yang dilakukan penyelenggara. "Diharapkan siapa pun, kapan pun, di mana pun selama proses tahapan pemilu berlangsung, sampai penghitungan suara di KPU bisa dipantau. Kami membuat website ini agar semua orang bisa memberikan laporan baik kecurangan maupun pelanggaran," kata Luky di Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Luky mengatakan, bagi warga yang ingin terlibat jadi relawan Jaga Pemilu, tinggal melakukan registrasi dan mengisi data yang diminta. Sehingga pengelola Jaga Pemilu dapat mengetahui siapa-siapa saja yang tergabung menjadi relawan.
Luky menyebut, hasil pengaduan yang nanti di-input oleh Jaga Pemilu, akan diserahkan kepada Bawaslu. Laman Jaga Pemilu, sambung dia, tidak bergerak sendirian. Mereka sudah menjadi organisasi yang resmi sebagai salah satu pemantau Pemilu 2024 di bawah pengawasan Bawaslu.
Luky menilai, pada zaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini, pengawasan pemilu tak cukup dengan cara konvensional. Masyarakat sipil, kata dia, perlu mengikuti perkembangan zaman dengan membuat sarana pengaduan secara digital. Sehingga masyarakat dapat kapan saja di mana saja melaporkan kecurangan Pemilu.
Dia juga berharap, masyarakat dari seluruh pelosok Tanah Air dapat terlibat aktif menjaga pesta demokrasi agar berjalan dengan jujur dan adil. Menurut Luky, sebagai warga negara, tak cukup hanya terlibat mencoblos di TPS saja. Tapi juga harus terlibat aktif mengawal dan menjaga semua tahapan pemilu supaya pesta demokrasi dapat mewujudkan kepemimpinan yang lebih baik.
Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bivitri Susanti, mengatakan, perlunya bersama-sama menjaga Pemilu 2024 karena pemilu kali ini spesial. Spesial yang dimaksud Bivitri, adalah karena secara tidak langsung mempertaruhkan jabatan presiden pejawat (incumbent), Joko Widodo.
Walau tidak lagi ikut Pilpres 2024, kata dia, kepentingan Jokowi diwakilkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. "Nyatanya sudah banyak terjadi peristiwa-peristiwa ketidakadilan. Seperti keteribatan ASN, bagi-bagi uang di pengajian, baliho di Batam sampai bagi-bagi susu. Tidak jurdil itu sudah mulai," kata Bivitri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika