REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, memberi 'kejutan' dengan memberi skor sangat rendah, yaitu 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI saat debat Ahad (7/1/2024) malam WIB. Penilaian itu diberikan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Anies menekankan, penilaiannya bukan atas dasar pribadi, melainkan murni mengkritik gaya kepemimpinan Prabowo. "Ini adalah soal keselamatan dan keamanan bangsa, karena itulah kita sampaikan fakta-fakta mengapa kita harus melakukan perubahan dan ketika di situ kita tunjukkan apa saja yang selama ini menjadi masalah, justru karena itulah kita akan melakukan koreksi," kata Anies.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut menyampaikan, ingin menciptakan kepemimpinan yang berlandaskan pada etika. Sehingga, hal yang dilakukan pemimpin tanpa memandang nilai etis, tidak layak dan mesti diubah.
"Kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengutip kata-kata Panglima Jenderal Sudirman 'hendaknya perjuangan kita berdasarkan pada kesucian'. Karena itu, jangan lakukan kompromi dalam urusan etika," ujar Anies.
Lebih lanjut, Anies menuturkan, etika adalah nomor satu ketika memimpin sebuah mekanisme pertahanan angkatan perang. Sehingga dia menekankan akan memastikan etika dijunjung tinggi.
"Jadi ini adalah usaha kita untuk memastikan bahwa keamanan itu nyata. Sehingga ketika tadi saya sampaikan ini adalah urusan negara, ini adalah urusan policy. Dengan begitu kami percaya, rakyat Indonesia bisa menyandingkan, bisa mengambil preferensi, bisa mengambil keputusan mana yang lebih tepat, siapa yang lebih tepat untuk dititipkan keselamatan, keamanan bagi bangsa kita," kata Anies menjelaskan.
Dalam debat capres di Jakarta pada Ahad malam WIB, Anies mengkritik sejumlah hal di tubuh Kemenhan RI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Di antaranya, data kepemilikan lahan milik Prabowo, juga banyaknya 'orang dalam' terkait pengadaan alutsista di Kemenhan.
Tak punya kapasitas...
Ikuti Whatsapp Channel Republika