YERUSALEM – Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menyatakan kematian warga sipil Gaza akibat serangan militer Israel sudah terlalu banyak. Aksi militer Israel hingga hari ini telah mengakibatkan sekitar 23 ribu warga sipil Gaza meninggal dunia.
Blinken juga menyoroti banyaknya kematian anak-anak dalam jumlah kematian warga sipil di Gaza itu. Ia mendorong segera masuknya bantuan kemanusiaan ke sana. Ia menegaskan semua itu dalam konferensi pers di Yerusalem, Selasa (9/1/2024).
Ia mengeklaim, Israel telah menempuh sejumlah langkah agar bantuan masuk Gaza, termasuk dengan membuka gerbang perlintasan ke Gaza, yaitu Karem Abu Salem atau dikenal pula dengan sebutan Kerem Shalom.
AS masih tetap dalam pendiriannya mendukung Israel untuk meyakinkan kejadian 7 Oktober 2023, yaitu serangan Hamas ke Israel tak terjadi lagi. ‘’Namun, Israel mestinya menghindari lebih banyak korban warga sipil di Gaza,’’ katanya.
Sebelum menggelar konferensi pers, Blinken bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menyampaikan pernyataan kepadanya. ’’Kami menekankan pentingnya menghindari lebih banyak korban sipil dan harus melindungi infrastruktur sipil di Gaza.’’
Tak hanya itu, ia mendesak Israel mencegah konflik melebar ke wilayah lain di kawasan. Blinken melakukan lawatan ke Turki, Yunani, Yordania, Arab Saudi, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab sebelum tiba di Israel. Ia dijadwalkan ke Tepi Barat menemui Presiden Palestina Mahmud Abbas.
Berbicara mengenai rencana setelah perang di Gaza berakhir, Blinken menjelaskan, negara-negara kawasan menyatakan siap bekerja mewujudkan kawasan terintegrasi. Syaratnya, Palestina menjadi negara merdeka.
‘’Banyak negara di kawasan siap...
‘’Banyak negara di kawasan siap berinvestasi ketika konflik di Gaza selesai dengan membantu melakukan rekonstruksi dan keamanan di sana, tetapi penting bagi mereka melihat jalan yang jelas bagi terwujudnya negara Palestina,’’ kata Blinken seperti dilansir Aljazirah.
Menurut dia, saat ini merupakan kesempatan besar mewujudkan tujuan tersebut, tetapi semua pihak mesti bekerja sama. ‘’Israel harus berhenti melemahkan kemampuan Palestina untuk menjalankan pemerintahan secara efektif.’’
Saat ditanya wartawan, apakah pemerintahan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan menerima solusi dua negara dan penyelesaian diplomatik, Blinken menyatakan dirinya tak bisa berbicara atas nama Tel Aviv.
Editor isu diplomatik Aljazirah, Marwan Bishara, menyatakan Blinken berbicara atas nama pemimpin negara-negara Arab, tetapi menolak menyampaikan posisi Israel karena sikap penolakan yang dilakukan Netanyahu.
‘’Netanyahu tak menginginkan solusi dua negara, dia tak ingin meninggalkan Gaza atau Tepi Barat. Dia ingin melanjutkan pembangunan permukiman secara ilegal,’’ kata Bishara.
Blinken menambahkan, Israel semestinya juga tak membiarkan kekerasan para pemukim ilegal dibiarkan tanpa mendapatkan hukuman setimpal, perluasan permukiman ilegal, penggusuran, serta pengusiran warga Palestina dari tanah-tanah mereka.
‘’Semua ini lebih berat, bukan tambah mudah bagi Israel untuk mencapai perdamaian yang langgeng,’’ ujar Blinken. Ia menegaskan kembali sikap Washington yang menolak pemindahan permanen warga Palestina dari Gaza.
Jika kondisi sudah memungkinkan, ia ingin warga Gaza yang mengungsi akibat aksi militer Israel segera kembali ke rumah masing-masing. PBB sepakat pula ketika kondisi sudah membaik maka warga sipil kembali ke rumah mereka di wilayah utara Gaza. (ap/reuters/han)
Ikuti Whatsapp Channel Republika