REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendata stok beras nasional yang berada di Bulog, penggilingan padi, distributor, pedagang hingga masyarakat mencapai 4 juta ton pada awal tahun 2024.

“Dihitung sekitar 4 juta ton. Nah ini sebenarnya relatif cukup dalam rangka menghadapi sampai Lebaran karena ditambah dengan awal tahun atau di bulan Januari pun ada beberapa daerah yang akan panen kemudian diikuti Februari, Maret,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Deputi Ketut menuturkan dari total stok beras sebanyak 4 juta ton tersebut, Bapanas melalui Bulog menguasai stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,3 juta ton. Cadangan beras itu merupakan carry over dari tahun 2023 dan jumlahnya melebihi target yang ditetapkan pemerintah yakni 1,2 juta ton.

Ia menegaskan stok CBP sebanyak 1,3 juta ton tersebut secara prinsip mampu menjadi bantalan sebelum panen raya yang diperkirakan terjadi pada April mendatang. Hal itu lantaran, pasokan CBP akan ditambah menjadi 3 juta ton sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Penambahan stok beras guna menjaga stabilisasi harga dan pasokan dilakukan Bapanas dengan menyerap hasil panen petani dalam negeri di sejumlah daerah yang sudah mulai melakukan panen awal pada Januari hingga Maret mendatang. Ditambah dengan penugasan impor beras dari India dan Thailand dengan total 3 juta yang ditargetkan setengahnya dapat tiba di tanah air sebelum April.

“Pak Mentan (Menteri Pertanian) selalu bilang beliau sudah melakukan langkah-langkah banyak dan menurut kami itu sangat tepat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan beliau dalam rangka memperkuat produksi, setelah produksi menjadi bagian dari Badan Pangan Nasional karena kami bisa memperkuat cadangan pangan pemerintah,” ucapnya.

Selain menjaga stok beras di dalam negeri, Ketut menuturkan bahwa pemerintah juga menjaga stabilisasi harga beras dengan melakukan sejumlah program. Pertama, menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama tiga bulan yakni Januari, Februari, dan Maret. Bahkan pemerintah juga berencana kembali memperpanjang untuk periode April, Mei, dan Juni.

Kemudian bagi masyarakat yang tidak terdata sebagai penerima bantuan pangan, Bapanas juga telah menyiapkan 1,2 juta ton beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) yang akan dibagikan secara bertahap setiap bulannya.

“Dalam setahun itu 1,2 juta ton, rata-rata dalam sebulan mungkin ada yang 100 ribu ton. Lihat kondisi, kala bantuan pangan tinggi (penyaluran) SPHP disedangkan, sehingga bisa menjaga ritme harga supaya tidak bergerak lagi naik karena bagaimana pun tatkala bantuan tangan dihentikan harga melonjak lagi naik karena terkait dengan produksi,” jelas Ketut.

Tak hanya itu, Bapanas bersama pemerintah daerah juga menyiapkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai antisipasi menjaga pasokan dan stok di tengah berkurangnya produksi akibat El Nino. Pelaksanaan GPM pun akan dimasifkan jelang pelaksanaan hari besar keagamaan, termasuk Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri.

“GPM Itu banyak sumber sebenarnya artinya bisa menggunakan beras Bulog, SPHP. Kedua GPM itu bisa melibatkan CSR para perusahaan di wilayah masing-masing artinya bisa retail modern dijual dengan harga yang wajar dan GPM dijual dengan harga yang sedikit di bawah sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan harga dibawa harga pasar,” tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika