REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi adanya anggapan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan pasang badan untuk Prabowo Subianto setelah berlangsungnya debat calon presiden (capres). Menurutnya, rakyat tentu akan melihat hal tersebut dan menyampaikan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin negara adalah tidak boleh berpihak.
"Tidak boleh berpihak, apalagi jabatan presiden selaku kepala negara, kepala pemerintahan dituntut untuk netral," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Hasto pun memegang janji Jokowi, yang berulang kali menekankan netralitas selama tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hasto melanjutkan, nanti rakyat akan melihat satunya kata dengan perbuatan.
"Tinggal rakyat menunggu apakah pemimpin ini satunya kata dan perbuatan. Ini yang kita harapkan konsistensi dari seorang pemimpin," ujar Hasto.
"Mengapa itu ada pemilu? pemilu itu rakyat akan memutuskan mana yang konsisten, mana yang tidak konsisten. Mana yang digerakkan oleh harapan rakyat, mana yang digerakkan oleh ambisi orang per orang," sambungnya.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pun hari ini mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi dalam Pemilu 2024. Namun, ia melihat adanya upaya kontestasi nasional justru menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan.
Hal tersebut disampaikannya dalam hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP yang mengusung tema "Satyam Eva Jayate" yang artinya kebenaran pasti menang. Tegasnya, moral dan etika harus dijunjung tinggi dalam tahapan Pemilu 2024.
"Pemilu bukanlah alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi," ujar Megawati.
Ia sendiri melihat kegelisahan rakyat yang mendapatkan intimidasi karena Pemilu 2024. Namun, berbagai elemen masyarakat menggelorakan suaranya yang didasari oleh nurani akar rumput.
"Kekuasaan itu tidak langgeng loh, yang langgeng itu yang di atas, kekuasaan akan berhenti apa pun jabatannya," ujar Megawati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika