Sabtu 13 Jan 2024 00:59 WIB

Pemprov Kepri Ajak UMKM Manfaatkan Program Pinjaman Bunga Nol Persen

Dari sekitar 164 ribu, tak sampai satu persen jumlah UMKM mengakses kredit ini.

Pelaku usaha menunjukkan produk keripik daun kunyit di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Ahad (3/4/2022).
Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
Pelaku usaha menunjukkan produk keripik daun kunyit di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Ahad (3/4/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNPINANG -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengajak para pelaku UMKM di di daerah setempat untuk memanfaatkan program bantuan pinjaman bunga nol persen yang dilanjutkan pada 2024.

"Apalagi di tahun ini, plafon pinjaman maksimal senilai Rp 40 juta, naik 100 persen sejak program ini digulirkan tahun 2021 sebesar Rp 20 juta," kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Jumat (12/1/2024).

Baca Juga

Ansar menyebut Pemprov Kepri menggandeng Bank Riau Kepri (BRK) Syariah untuk melaksanakan program pinjaman bunga nol persen. Oleh sebab itu, ia meminta agar pihak BRK getol mensosialisasikan program strategis ini kepada para pelaku UMKM di seluruh Kepri.

Program ini bertujuan untuk meringankan beban sekaligus menaikkan daya saing para pelaku UMKM. "Pelaku UMKM cukup membayar pokok pinjaman. Seluruh bunga ditanggung Pemprov Kepri," ujar Ansar.

Dalam setiap kesempatan bertemu masyarakat, Ansar terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan program ini. Sebab dari jumlah UMKM Kepri secara keseluruhan kurang lebih 164 ribu, tapi yang telah memanfaatkan program ini hanya sebagian kecil saja, yakni 0,7 persen.

Pemprov Kepri juga gencar mensosialisasikan program ini melalui media sosial dan situs resmi Pemprov Kepri. Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepri diminta ikut menyukseskan program ini sampai ke daerah masing-masing.

"Begitu juga pihak BRK sebagai mitra kerja kita untuk program ini," ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi program itu lebih lanjut, kata Ansar, bisa bertanya ke Cabang BRK Syariah terdekat atau Dinas Koperasi UMKM, baik kabupaten/kota maupun provinsi supaya pemanfaatan program ini berjalan maksimal.

Ia mengatakan kebijakan menaikkan plafon pinjaman dari Rp 20 juta menjadi Rp 40 juta dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi para pelaku UMKM guna mengembangkan usahanya.

"Harapannya, para pelaku UMKM dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan inovasi produknya. Kami juga berharap program ini dapat membantu pemulihan ekonomi di Kepri yang terdampak pandemi," ucap Ansar.

Berdasarkan laporan BRK Syariah per 30 September 2023, sebanyak 1.100 pelaku UMKM telah memanfaatkan program tersebut, dengan rincian 142 UMKM pada tahun 2021, 613 UMKM pada 2022, dan 345 UMKM pada 2023.

Sementara itu, jumlah plafon kredit yang terserap mencapai Rp 20,72 miliar dengan total margin subsidi yang telah ditanggung Pemprov Kepri mencapai Rp 1,94 miliar.

 

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement