Sabtu 20 Jan 2024 11:45 WIB

Menko Perekonomian: Skema LPDP Masih Direvisi

LPDP didorong bukan hanya untuk pendidikan, tetapi juga untuk pelatihan.

Red: Lida Puspaningtyas
Ribuan pengunjung memadati stan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam sebuah pameran.
Foto: Dok Setkab
Ribuan pengunjung memadati stan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam sebuah pameran.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) hingga saat ini masih direvisi oleh pihak terkait.

“Kita masih membahas untuk revisi LPDP. Jadi, kita tunggu saja sampai selesai di mana LPDP itu bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan,” katanya ditemui dalam acara Leaders Offsite Meeting di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1/2024) malam.

Baca Juga

Hal ini sejalan dengan usulan Presiden Joko Widodo yang ingin menyempurnakan sistem LPDP. Bahkan, Presiden sempat menyebut ingin penerima beasiswa LPDP ditambah untuk periode selanjutnya.

Oleh sebab itu, Airlangga juga mengungkap pilihan lain agar dana LPDP dialihkan ke dalam dana abadi sektor pariwisata. Namun, beberapa pilihan ini masih dikaji oleh pemerintah.

“PR (Pekerjaan Rumah) dari Pak Presiden untuk menyempurnakan LPDP, khususnya bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan dan ditambah untuk menjadi dana abadi sektor tourism,” kata dia.

Menurut dia, Program Kartu Prakerja yang sudah dilakukan sebelumnya telah membantu masyarakat Indonesia yang ingin memiliki dan meningkatkan keterampilan.

Melalui sejumlah pelatihan di dalamnya, para peserta dapat mengembangkan kompetensi mereka agar siap berwirausaha dan bekerja di suatu tempat.

“Jadi, salah satu pelatihan yang menjadi success story kan melalui Kartu Prakerja. Saat pendidikan kita terbatas tapi dengan pelatihan yang lebih masif, itu juga bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja atau kembali masuk ke kerja,” katanya.

Ia menjelaskan program pelatihan seperti Kartu Prakerja ini mendapat sambutan baik dari pihak internasional, bahkan beberapa negara juga tertarik untuk mengadopsi program ini.

“Dan itu diapresiasi baik oleh UNDP dengan Queen Maxima (Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Inklusi Keuangan yang juga Ratu Belanda, Máxima Zorreguieta Cerruti),” kata Airlangga.

Dia mengatakan Laos, Thailand, dan Kamboja ingin meniru program tersebut.

Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْۚ فَقَدْ جَاۤءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚفَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗسَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْۤءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ
atau agar kamu (tidak) mengatakan, “Jikalau Kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka.” Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak, Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling.

(QS. Al-An'am ayat 157)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement