REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per Januari, Februari, dan Maret. BLT tersebut akan digabungkan dalam satu kali penyerahan dan dicairkan pada Februari mendatang.
Bulan Februari diketahui merupakan bulan pencoblosan Pilpres 2024. Anies menilai bahwa kebijakan tersebut berunsur politis.
"Begini, bansos diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik," ujar Anies saat melakukan kampanye akbar di Jawa Tengah, Selasa (30/1/2025).
Anies menegaskan, seharusnya pemberian atau pencairan bansos memang dilakukan dengan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Bukan pada keinginan para penguasa untuk kepentingan tertentu.
"Kapan rakyat membutuhkan di situ diberikan bansos, ada jadwalnya. Jadwal sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara dan yang nanti menyampaikan aparat pemerintah," tuturnya.
Anies meminta agar pemerintah petahana tidak memanfaatkan momen tahun politik ini untuk kepentingannya semata. Di samping itu, Anies meyakini bahwa rakyat berpegang pada harapaj akan perubahan.
"Jadi jangan ini dimanfaatkan, rakyat kita cerdas kok. Saya yakin bansos yang diterima, tapi pilihannya perubahan karena mereka ingin hidup lebih baik, suapaya tidak terus-menerus kondisinya berat. Kondisi sulit itulah yang mereka mau nerima bansos, masa terima bansos gini mau diteruskan sulitnya," tutur dia.