REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi memenuhi panggilan KPK pada Jumat (2/2/2024). Arief berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan menteri pertanian (mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Arief menyebut ditanya sekitar sepuluh pertanyaan oleh tim KPK. Arief merasa ada pertanyaan dari tim KPK yang tidak nyambung dengan tugas dan kewenangannya.
"Cukup banyak ya. Sampai mungkin ada 10 (pertanyaan). Tapi semuanya memang ada yang nggak nyambung ya antara badan pangan dan kementan," kata Arief setelah memberi keterangan di KPK pada Jumat (2/2/2024).
Arief menyampaikan pertanyaannya menyangkut riwayat pekerjaan, biodata, hubungannya dengan Kementan. Arief menegaskan Bapanas dan Kementan merupakan lembaga yang berbeda.
"Saya sampaikan bahwa Bapanas itu institusi terpisah, tapi dulu memang pernah jadi eselon 1-nya Kementan, tapi pada saat saya join memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggungjawab kepada Pak Presiden," ujar Arief.
Arief juga membantah isu setoran uang Bapanas ke Kementan. Sebab anggaran kedua lembaga itu sudah terpisah. "Nggak ada (setoran) karena kan institusi terpisah. Anggarannya, BA (badan anggaran) nya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda. Tugasnya juga beda," ujar Arief.
Arief semula dijadwalkan hadir dalam pemeriksaan Jumat (26/1/2024). Tapi Arief minta dijadwalkan ulang oleh tim penyidik pada hari ini. Arief membantah disebut mangkir dari panggilan KPK.
"Jadi tidak ada mangkir, saya mau klarifikasi karena undangan itu sampainya ke biro hukum kementan, kalau Jumat lalu saya diundang tapi undangannya baru sampai ke badan pangan hari Senin pagi," ujar Arief.
Sebelumnya, petinggi Partai Nasdem sekaligus Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Timnas AMIN, Rajiv memenuhi panggilan KPK pada Selasa (30/1/2024). Rajiv juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus SYL.
Diketahui, SYL ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono. Mereka diduga melakukan korupsi berupa pemerasan disertai penerimaan gratifikasi.
Mereka diduga menikmati uang haram sekitar Rp 13,9 miliar.
SYL disebut pernah memerintahkan Hatta dan Kasdi menarik setoran senilai USD 4.000-10.000 atau dirupiahkan Rp62,8 juta sampai Rp157,1 juta (Rp15.710 per dolar AS pada 11 Oktober 2023) setiap bulan dari pejabat unit eselon I dan eselon II di Kementan. Uang tersebut berasal dari dari realisasi anggaran Kementan yang digelembungkan, serta setoran dari vendor yang memperoleh proyek.
