REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia menjawab sindiran capres 03 Ganjar Pranowo kepada capres 02 Prabowo Subianto yang dinilai sebagai seorang yang diktator, otoriter, dan tersangkut pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Bahlil pun kemudian mengingatkan kembali bahwa Prabowo pernah menjadi cawapres Megawati saat Pilpres 2009 lalu. Menurutnya, jika Prabowo melanggar HAM, mengapa turut dicalonkan sebagai cawapres saat itu.

"Dulu mohon maaf pak Prabowo itu kan pernah 2009 pernah cawapres dengan Ibu Mega. Ya dari situ teman-teman jawab sendiri deh, masa harus capres dari PDIP lagi yang ngomong tentang HAM. Ya kalau dari dulu dia melanggar HAM, ngapain ikut calon dari 2009 di paketkan dengan ibu Mega. Fair saja gitu loh," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2024).

"Jangan di sini menguntungkan disalahkan, di sana menguntungkan kemudian menyetujui. Yang bener sajalah. Negara ini sudah pintar boss," lanjutnya.

Lebih lanjut, Bahlil pun menyebut Prabowo menanggapi santai soal sindiran capres Ganjar itu. "Ya pak Prabowo santai saja. Ya santai saja. HAM apalagi, itu penyakit lima tahunan," kata dia.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyetujui pernyataan Presiden RI Joko Widodo saat mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 dalam hal tips memilih pemimpin.

"Lima tahun yang lalu dalam debat capres pada tahun 2019, saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan punya rekam jejak pelanggaran HAM (hak asasi manusia), yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan," kata Ganjar dalam debat terakhir Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, Ahad (4/2/2024) malam.

Ganjar juga menyatakan setuju dengan pernyataan Jokowi untuk tidak memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak permasalahan korupsi. "Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika