REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendukung terbentuknya Forum Mujadalah Kiai Kampung sebagai penghubung komunikasi kaum ulama dan pemerintah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di desa-desa.
Ma'ruf melalui Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin, mengatakan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan, memiliki korelasi yang erat dengan urusan syariat Islam dan kenegaraan.
“Menurut fiqih, masalah yang dihadapi masyarakat itu fardhu kifayah, di mana di antara fardhu kifayah itu, yaitu menghilangkan dharar atau permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia yang memiliki kehormatan, baik untuk muslim maupun non-muslim,” katanya saat menerima audiensi Pengurus Mujadalah Kiai Kampung di Kediaman Resmi Wapres, Jl Diponegoro No 2, Jakarta Pusat, hari ini.
Oleh sebab itu, lanjut Wapres, tepat apabila para kiai kampung turut menjadi jembatan komunikasi masyarakat dengan pemerintah, khususnya melalui forum Mujadalah Kiai Kampung.
Karena memang berbagai masalah yang dihadapi masyarakat secara umum merupakan tanggung jawab pemerintah, kata Ma'ruf menambahkan.
“Orang miskin, orang terlantar, dan sebagainya ini memang menjadi tanggungjawab negara,” katanya.
Lebih dari itu, pada kesempatan ini Wapres juga mengharapkan Forum Mujadalah Kiai Kampung terus menyuarakan gerakan keberpihakan dalam rangka membangun masyarakat kecil.
“Tapi gerakannya jangan hanya sekali pertemuan sudah selesai. Bagaimana itu keberlanjutannya, atau kontinuitasnya,” ujarnya.
Sebagai contoh, sebut Wapres, pemerintah saat ini menggalakkan program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Termasuk melalui pengembangan UMKM, hilirisasi produk pangan, penumbuhan pemasok produk pertanian, pemanfaatan lahan-lahan tidur, serta pelibatan pondok pesantren.
“Hal ini memang harus didukung dengan ide-ide dan ada gerakan [seperti dari Mujadalah Kiai Kampung] sehingga nanti pemerintahan-pemerintahan berikutnya juga terus ada keberpihakan yang lebih besar kepada masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Harian Mujadalah Kiai Kampung, Wahyu Muryadi melaporkan bahwa Mujadalah Kiai Kampung baru saja menggelar acara pertemuan pada 18 November 2023 di Kastil Atamimi Palace, Malang, Jawa Timur.
Pada pertemuan yang dihadiri sekitar 300 kiai kampung dari seluruh Indonesia itu, membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di pedesaan.
“Kenapa muncul istilah kiai kampung karena memang kami menganggap merekalah yang paling tahu realitas dan problem sosial di sekitarnya,” katanya.
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan bahwa acara Mujadalah Kiai Kampung juga dilatarbelakangi keprihatinan terhadap para kiai kampung yang kehidupannya dirasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
“Banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di perdesaan, itu yang sangat mendasar sekali menyangkut hajat hidup mereka, bahkan untuk makan, papan, sandang, pangan itu agak susah, itu masih terjadi,” katanya.
