REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy buka suara soal isu adanya operasi yang dilakukan aparat untuk menekan pihak kampus buntut dari bersuaranya civitas akademika dalam beberapa pekan terakhir. Menurut dia, di dalam suasana dengan tensi tinggi, aparat pasti menghubungi kelompok strategis di daerahnya, termasuk kampus.

“Termasuk kampus-kampus, diajak berkomunikasi, berkoordinasi, bagaimana supaya menjaga lingkungan di tempat itu kondusif, aman, tidak ada gejolak. Itu saja biasanya. Jadi tidak sampai harus mengarah-mengarahkan itu, saya kira itu tidak benar dan kampus saya kira tidak mudah diarah-arahkan,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Muhadjir mengatakan, jika bicara komunikasi dengan kampus-kampus, sejatinya yang melakukan hal tersebut bukan hanya aparat, tapi juga para pihak yang ingin agar kampus membuat pernyataan. Dia tak mempersoalkan hal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh masyarakat kampus.

Dia menerangkan, kebebasan mimbar akademik berarti masyarakat kampus boleh mengajukan saran, mengkritik, dan menyampaikan hasil-hasil kajian-kajiannya. Termasuk juga memberikan apresiasi kepada pihak maupun lembaga tertentu. Jadi, kata dia, tidak benar jika mereka memberikan apresiasi kemudian dinilai tindakan yang salah.