REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani membantah dirinya telah melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) untuk kepentingan salah satu pasangan capres-cawapres. Hal itu ia tegaskan untuk menanggapi hasil exit poll Pemilu 2024 di luar negeri yang beredar di media sosial (medsos).

Benny bahkan mengaku kaget ketika membaca berita terkait hasil exit poll di luar negeri yang memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres tersebut. Benny menegaskan dirinya selalu berdasarkan aturan dan perintah undang-undang dalam menjalankan tugas sebagai kepala BP2MI untuk mengurus perlindungan pekerja migran.

"Saya sebagai Kepala BP2MI, yang selama ini mengurus para migran Indonesia, menjalankan tugas sesuai fungsi dan amanat undang-undang. Dan insya Allah saya bertanggung jawab dalam menjalankan tugas itu secara baik," tutur Benny dalam keterangan, Ahad (11/2/2024).

Benny mengakui dirinya merupakan bagian tim pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres. Namun, Benny menegaskan ketika dirinya berkomunikasi dengan simpul-simpul massa di luar negeri, tidak menggunakan anggaran ataupun fasilitas negara. "Bisa di tracing ya oleh alat canggih apapun itu tidak menggunakan anggaran dinas maupun BP2MI," katanya.

Dia mengatakan kalau dirinya dituduh mempengaruhi pekerja migran untuk untuk mencoblos salah satu pasangan capres-cawapres, hal itu adalah tuduhan tidak berdasar. Menurut dia, para pekerja migran Indonesia adalah orang-orang yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya sehingga tidak perlu diarahkan.

"PMI itu sudah cerdas, PMI memiliki pilihan politik atas keyakinan politiknya. Jadi PMI tidak perlu diarah-arahkan lah," tegas dia. Diketahui, WNI di sejumlah negara sudah melakukan pemungutan suara Pemilu 2024 seperti beberapa negara di Timur Tengah, Amerika Serikat, hingga Melbourne.

Ikuti Whatsapp Channel Republika