REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa hitung cepat atau quick count bukanlah keputusan resmi hasil rekapitulasi suara untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Belum adanya keputusan resmi tersebut, kata Hasto, seharusnya dimengerti oleh Prabowo Subianto yang sudah menyampaikan pidato kemenangan.
"Yang melakukan pidato kemenangan, tidak memahami suatu tahapan-tahapan pemilu, karena menang-tidaknya ditentukan proses rekapitulasi KPU yang dari bawah, bukan dari hasil quick count," ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
"Sehingga mulai hari ini kami menghimbau baik itu media, TV untuk fokus dalam perhitungan rekapituliasi KPU, ini seluruh konsentrasi kita di sana," katanya melanjutka.
Di lokasi yang sama, Ketua Umum Partai Hanura yang juga Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Oesman Sapta Odang tak habis pikir dengan berbagai temuan indikasi kecurangan yang ditemukan pihaknya. Salah satunya adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon Pilpres 2024.
Salah satunya adalah ditemukannya tempat pemungutan suara (TPS) yang hanya memiliki 300 daftar pemilih tetap (DPT). Namun, ada satu pasangan calon yang justru mendapatkan sebanyak 800 suara.
"Ini pemilu gila ini. Nah, kita berpihak kepada rakyat, kita nggak mau rakyat dibohongi seperti itu," ujar OSO.
Sebelumnya, Prabowo Subianto berjanji akan merangkul semua kekuatan ketika dirinya menjadi presiden. Hal itu disampaikan saat hasil hitung cepat atau quick count raihan suara Pilpres 2024 menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran unggul jauh dibandingkan para kompetitornya.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut dirinya dan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahannya kelak tidak akan membedakan-bedakan rakyat berdasarkan latar belakangnya.
"Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya," ujar Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika