REPUBLIKA.CO.ID, DUBLIN – Kepala badan bantuan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini mengatakan kekurangan dana yang akan dihadapi lembaga bulan depan akan semakin memburuk pada April.
Bila mereka tidak mendapatkan dana segar atau menyakinkan pendonor untuk kembali menyalurkan sumbangan yang kini ditangguhkan.
Hal ini dia sampaikan di Dublin, di mana Irlandia mengumumkan bantuan senilai 20 juta euro untuk UNRWA dan mendesak negara-negara yang menangguhkan sumbangannya untuk "segera menarik kembali keputusan tersebut" dan kembali menyalurkan pendanaan dan memperluas dukungan mereka.
UNRWA memberikan layanan kesehatan, pendidikan dan layanan lainnya ke rakyat Palestina di Gaza. Lembaga itu mengalami krisis pendanaan setelah Israel menuduh 12 dari 13 ribu staf UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu.
"Operasi kami akan mulai terganggu pada bulan Maret tapi April akan benar-benar menjadi bulan di mana arus kas kami benar-benar negatif," kata Lazzarini dalam konferensi pers, Jumat (16/2/2024).
Dia menggambarkan lembaganya dalam "bahaya eksistensial." Arus kas negatif terjadi bila pengeluaran suatu organisasi lebih besar dari pendapatannya, hal ini akan berdampak pada kemampuannya untuk terus beroperasi.
Lazzarini menggelar konsultasi ekstensif dengan pendonor termasuk negara-negara Teluk dan Brussels. Beberapa hari terakhir ia mencoba menutupi kekurangan pendanaan UNRWA senilai 440 juta dolar AS.
Beberapa pendonor UNRWA seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengatakan tidak akan menyalurkan kembali donasi mereka sampai penyelidikan internal PBB atas tuduhan Israel selesai. Laporan awal diperkirakan akan diumumkan beberapa pekan kedepan.
Lazzarini mengatakan PBB akan membagikan sebagian pengamatan dalam penyelidikan ini dengan beberapa negara anggota dalam empat pekan ke depan.
"Dalam momen berbahaya ini, tidak mungkin membiarkan UNRWA runtuh," kata Menteri Luar Negeri Irlandia Michael Martin di konferensi pers. "Masyarakat internasional harus menyadari hal ini," tambahnya.
Sementara itu, Parlemen Israel (Knesset) telah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) berisi larangan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki, Kamis (15/2/2024).
UNRWA merupakan badan utama yang menyediakan kebutuhan esensial bagi jutaan pengungsi Palestina, tidak hanya di Tepi Barat, tapi juga Jalur Gaza dan beberapa negara Timur Tengah.
Dilaporkan Anadolu Agency, RUU larangan operasi UNRWA diloloskan dengan 33 suara mendukung dan 10 suara menentang. Knesset terdiri dari 120 anggota. Keputusan tersebut kini akan diserahkan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset untuk dibahas.
RUU itu perlu melewati..
Ikuti Whatsapp Channel Republika