REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menanggapi ihwal munculnya inisiasi hak angket kecurangan pemilu 2024 dan menyatakan akan membahasnya lebih lanjut. Namun, ia menitikberatkan komitmen itu pada PDIP jika memang serius menggulirkan hak angket tersebut.  

"Nanti dirembukan bersama partai koalisi 01, agar satu suara," kata Hermawi kepada Republika, Selasa (20/2/2024) malam. 

Diketahui, partai koalisi 01 atau Koalisi Perubahan meliputi Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai mengusung paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN'. 

Saat disinggung bahwa Anies telah mengklaim ketiga partai tersebut mendukung hak angket, Hermawi merespons dengan menarasikan bahwa komitmen yang paling utama bertumpu pada PDIP. PDIP adalah partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ganjar sendiri adalah inisiator hak angket kecurangan Pemilu tersebut. 

"Sangat tergantung kepada keikutsertaan PDIP, kalau tidak ya perjuangan sia-sia," terangnya.

Sebelumnya diketahui, capres nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan partai politik yang mengusung dirinya dan Muhaimin Iskandar yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yakni Nasdem, PKB, dan PKS, mendukung inisiatif hak angket DPR mengenai dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. 

"Ketika kita mendengar akan dilakukan (hak angket) kami melihat itu adalah inisiatif baik," kata Anies dalam konferensi pers mengenai perkembangan langkah hukum paslon AMIN di Posko Tim Hukum Nasional (THN) AMIN di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024) siang. 

Hak angket tersebut diketahui mulanya merupakan inisiatif dari capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Anies pun mengaku Partai Koalisi Perubahan manyambutnya dengan baik.

"Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar, kami yakin bahwa Koalisi Perubahan Partai Nasdem, PKB, dan PKS akan siap bersama-sama," jelasnya. 

Anies melanjutkan, pihaknya melalui Tim Hukum Nasional (THN) AMIN terus mengumpulkan data dan fakta mengenai dugaan kecurangan atau pelanggaran Pemilu 2024. Ia menegaskan pihaknya akan turut andil dalam proses kelancaran hak angket tersebut. 

"Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," tegasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi soal hak angket tersebut. Ia meresponsnya dengan jawaban singkat. 

"Siap," ujar Cak Imin yang diketahui merupakan Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut.