REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, menyebut digitalisasi tidak hanya berperan dalam akselerasi pelayanan publik, tetapi juga dapat memperkuat upaya penanggulangan terorisme.
“Transformasi digital juga diharapkan bisa mempermudah kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia,” kata Anas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BNPT 2024 di Jakarta, Selasa (21/2/2024).
Sebab itu, Anas mendorong agar BNPT turut menyukseskan digitalisasi pemerintahan yang menjadi agenda pemerintah saat ini, salah satunya dengan menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi di internal BNPT.
Menpan RB juga mendorong agar BNPT memaksimalkan pemanfaatan platform digital yang telah dimiliki agar penanggulangan terorisme semakin efektif dan efisien. Ia yakin hal itu akan mendongkrak pencapaian kinerja BNPT.
“Program digitalisasi di BNPT menjadi niscaya dan penting bagaimana agar kinerja organisasi di BNPT ke depan akan jauh lebih hebat dibanding dari sekarang yang telah dicapai. BNPT juga bisa mendorong sistem digitalnya agar target-target dapat dicapai dengan maksimal,” ujarnya.
Anas menyebut pihaknya dan BNPT mengambil langkah strategis untuk memperkuat penanganan terorisme secara terpadu, melalui penguatan peran BNPT sebagai pusat analisis pengendalian krisis penanggulangan terorisme serta pemanfaatan teknologi digital berupa kecerdasan artifisial (AI) dan big data.
“Saya berharap BNPT dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara serius, fokus, efektif, efisien, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah,” ujar Anas.
Rakernas BNPT 2024 mengusung tema “Melindungi Perempuan, Anak, dan Remaja dari Ideologi Radikal Terorisme untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan slogan “BNPT Hadir untuk Perempuan, Anak, dan Remaja Indonesia”.
Kepala BNPT RI Rycko Amelza Dahniel mengatakan ada tujuh program prioritas untuk tahun 2024. Empat program prioritas di antaranya adalah program pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja; pembentukan desa siapsiaga; pembentukan sekolah damai; dan pembentukan kampus kebangsaan.
“Empat program yang pertama ini didedikasikan untuk membangun public resilience (ketahanan publik), utamanya di kalangan perempuan, anak, dan remaja sehingga kelompok ini memiliki daya cegah, tangkal, dan lawan terhadap ideologi kekerasan radikalisme terorisme,” kata Rycko.
Tiga program prioritas lainnya, sambung Rycko, adalah asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi; penanganan asosiasi WNI yang terafiliasi Foreign Terrorist Fighter (FTF); reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga di luar lapas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika