REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Lusinan anggota parlemen Inggris keluar dari gedung Parlemen dengan kemarahan saat tiga partai politik terbesar berusaha saling mengalahkan dalam pemungutan suara mengenai gencatan senjata di Gaza. Gejolak ini terjadi setelah ketua sidang mengabaikan preseden dan mengizinkan pemungutan suara yang membantu oposisi Partai Buruh menghindari pemberontakan besar-besaran di antara anggota parlemen mereka mengenai posisi mereka dalam perang Israel-Hamas.

Anggota parlemen dari Partai Konservatif yang berkuasa dan oposisi Partai Nasional Skotlandia (SNP) meninggalkan ruang debat sebagai bentuk proses. Beberapa di antaranya mengambil langkah yang jarang dilakukan dengan menggelar proses pemungutan suara secara tertutup.

Ketua House of Commons Lindsay Hoyle, akhirnya meminta maaf dan mengatakan keputusannya untuk mengizinkan anggota parlemen menggelar pemungutan suara atas berbagai pandangan karena ia khawatir dengan keamanan mereka. Setelah beberapa orang menerima ancaman kekerasan karena sikap mereka pada perang di Gaza. "Ini sangat disesalkan dan saya meminta maaf atas keputusan ini, saya tidak ingin berakhir seperti ini," kata di parlemen, Rabu (21/2/2024).

Partai Buruh yang diperkirakan akan memenangkan pemilihan umum tahun ini, dilanda perselisihan internal mengenai kebijakan terhadap konflik di Timur Tengah sejak Israel menyerang Gaza pada 7 Oktober 2023. Debat di parlemen diinisiasi SNP yang menyerukan mosi gencatan senjata.

Partai Buruh dan Partai Konservatif yang mendukung Israel tapi menyuarakan kekhawatiran atas serangan ke Gaza, mengajukan amandemen dengan syarat yang berbeda yang menurut mereka diperlukan sebelum ada jeda pertempuran. Hoyle memilih dua amandemen tersebut untuk dipilih dalam pemungutan suara, melanggar preseden di mana satu partai oposisi tidak bisa mengubah mosi partai lain.

Biasanya hanya amandemen pemerintah yang dipilih. Sejumlah anggota parlemen menyoraki ketua House of Commons saat ia mengumumkan keputusannya. Salah satu anggota parlemen menuduh Hoyle yang merupakan mantan anggota Partai Buruh, menyebabkan "krisis konstitusional."

Ketua House of Common dari partai pemerintah, Penny Mordaunt mengatakan Hoyle melemahkan parlemen dan pemerintah menarik diri dari proses tersebut. Keputusan Hoyle berarti anggota parlemen dari Partai Buruh dapat memilih rencana partai mereka sendiri dan menghindari keharusan untuk menentang kepemimpinan mereka dengan mendukung mosi SNP.

Selama kekacauan tersebut, amandemen Partai Buruh akhirnya disetujui secara lisan, tanpa pemungutan suara formal di mana pandangan masing-masing anggota parlemen dicatat. Beberapa anggota parlemen meminta pemungutan suara diadakan lagi karena pandangan mereka belum tercermin.

Meskipun hasilnya tidak mengikat Pemerintah Inggris atau kemungkinan besar akan diawasi secara ketat di Israel atau Hamas, hal ini berpotensi menimbulkan masalah bagi Ketua Partai Buruh Keir Starmer, yang sangat ingin menunjukkan partainya bersatu, disiplin, dan siap berkuasa.

"Ini memalukan, sangat memalukan. Hari ini kami melihat politik Inggris dalam kondisi terburuknya. Para politisi berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, bukannya menyelamatkan seluruh bangsa," kata Duta Besar Palestina untuk Inggris, Hasam Zumlot, kepada radio LBC.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika