REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan pada hari Senin (26/2/2024) bahwa dia mengundurkan diri untuk memungkinkan pembentukan konsensus luas di antara orang-orang Palestina tentang pengaturan politik setelah perang Israel melawan kelompok Islam Hamas di Gaza.
Langkah itu terjadi di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat pada Presiden Mahmoud Abbas untuk mengguncang Otoritas Palestina karena upaya internasional telah meningkat untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan mulai bekerja pada struktur politik untuk mengatur kantong setelah perang.
Pengunduran dirinya masih harus diterima oleh Abbas, yang mungkin memintanya untuk tetap sebagai pengurus sampai pengganti permanen ditunjuk.
Dalam sebuah pernyataan kepada kabinet, Shtayyeh, seorang ekonom akademis yang menjabat pada tahun 2019, mengatakan, tahap selanjutnya perlu memperhitungkan realitas yang muncul di Gaza, yang telah disia-siakan oleh hampir lima bulan pertempuran sengit.
“Tahap selanjutnya akan membutuhkan pengaturan pemerintah dan politik baru yang memperhitungkan realitas yang muncul di Jalur Gaza, pembicaraan persatuan nasional, dan kebutuhan mendesak untuk konsensus antar-Palestina,” kata Shtayyeh dilansir dari Arab News, Senin (26/2/2024).
Baca juga: Alquran Sebut Langit Tercipta Hingga 7 Lapisan, Begini Penjelasan Ilmiahnya
“Selain itu, itu akan membutuhkan perpanjangan otoritas-otoritas atas seluruh tanah, Palestina." Sambungnya.
Otoritas Palestina, yang dibentuk 30 tahun lalu di bawah perjanjian damai Oslo sementara, menjalankan pemerintahan terbatas atas bagian Tepi Barat yang diduduki, tetapi kehilangan kekuasaan di Gaza setelah perjuangan dengan Hamas pada 2007.
Fatah, faksi yang mengendalikan PA, dan Hamas telah melakukan upaya untuk mencapai kesepakatan atas pemerintahan persatuan dan akan bertemu di Moskow pada hari Rabu. Seorang pejabat senior Hamas mengatakan langkah itu harus diikuti oleh kesepakatan yang lebih luas tentang pemerintahan untuk Palestina.
"Pengunduran diri pemerintah Shtayyeh hanya masuk akal jika itu datang dalam konteks konsensus nasional tentang pengaturan untuk fase berikutnya," kata pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri kepada Reuters.
