REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sumber dan pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan rencana Israel menambah ribuan rumah pemukim Yahudi di daerah pendudukan Tepi Barat yang diumumkan pekan lalu, menjadi dorongan terakhir pemerintah Presiden Joe Biden untuk mendeklarasikannya "tidak konsisten" dengan hukum internasional.
Berbeda dengan penerapan kebijakan yang dirancang dengan hati-hati yang biasa dilakukan Washington pada isu Israel. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menjawab tegas mengenai permukiman tersebut dalam konferensi pers di Buenos Aires, Argentina.
"Sudah menjadi kebijakan lama AS baik di bawah pemerintahan Partai Republik maupun Demokrat, permukiman baru kontra-produktif untuk mencapai perdamaian, permukiman juga tidak konsisten dengan hukum internasional," kata Blinken, Rabu (28/2/2024).
Sumber mengatakan perubahan kebijakan ini memerlukan waktu lama tapi keputusan finalnya hanya diambil dalam beberapa jam. Hal ini mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak, mengapa momen ini yang diambil untuk memulihkan sikap AS selama empat dekade sebelum diubah mantan Presiden Donald Trump.
Dalam 24 jam sebelumnya tidak ada rencana Blinken menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers yang sudah dijadwalkan. Namun, Menteri Keuangan Israel Bazelel Smotrich mengatakan, Israel menyetujui rencana pembangunan 3.300 rumah baru di pemukiman Yahudi.
"Ini sesuatu yang sudah lama dipertimbangkan oleh pemerintah dan kejadian baru-baru ini memperjelas bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengartikulasikannya,” kata seorang pejabat AS yang mengetahui keputusan tersebut.
Smotrich merupakan pemimpin berpengaruh dari salah satu partai sayap kanan dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia sendiri tinggal di pemukiman Tepi Barat.
Pada Selasa, (27/2/2024), ia kembali berjanji untuk terus memperluas permukiman, dengan mengumumkan persetujuan atas permukiman baru yang disebut Mishmar Yehuda di Gush Etzion, sebelah selatan Yerusalem. Ia mengatakan, upaya akan terus dilakukan untuk mengesahkan lebih banyak lagi pemukiman.
"Kami akan melanjutkan momentum pemukiman di seluruh negeri," kata Smotrich dalam sebuah pernyataan. Perubahan kebijakan ini membawa AS kembali ke jalan yang diambil dengan sebagian besar negara di dunia, yang menganggap permukiman yang dibangun di wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai ilegal. Israel sendiri membantah pandangan ini, dengan mengutip ikatan historis dan Alkitabiah orang-orang Yahudi dengan tanah tersebut.
Beberapa sumber mengatakan sejak menjabat pada Januari 2021, pemerintahan Biden beberapa kali nyaris mengembalikan bahasa tersebut ke era sebelum Trump. Tetapi langkah itu kerap kali gagal untuk mendapatkan lampu hijau dari semua pejabat pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika