REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima mandat untuk tergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tugas tersebut, kata dia, merupakan peran penting dalam mengawal transisi pemerintahan Jokowi ke periode selanjutnya.
Namun, ia mengungkapkan bahwa belum ada pembicaraan kabinet dengan Prabowo Subianto yang diyakini bakal memenangkan Pilpres 2024.
"Kita belum ke sana, kita sama-sama masih menghormati penghitungan suara oleh KPU. Saya tidak ingin tergesa-gesa," ujar AHY menjawab pertanyaan wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Ia juga yakin, Prabowo juga bijak dalam menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apalagi saat ini, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju masih mengawal suara pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Dan pada saatnya, tentu Pak Prabowo akan mengundang para ketum parpol, termasuk Demokrat. Koalisi Indonesia Maju ini bagaimana melihat ke depan, menyusun langkah-langkah taktis dan strategis," ujar AHY.
Di samping itu, ia kerap menerima sindiran terkait keputusan pihaknya bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Ia memandang hal tersebut sebagai bagian dari demokrasi.
Namun, ia mengatakan bahwa sejak awal Partai Demokrat ingin berperan, baik di dalam atau luar pemerintahan. Tegasnya semangat partainya masih sama, yakni untuk melanjutkan hal-hal yang memang sudah baik.
Jelasnya, tugas tersebut merupakan peran penting dalam mengawal transisi pemerintahan Jokowi ke periode selanjutnya. Sehingga, ia memastikan bahwa Partai Demokrat akan menjadi pihak yang akan mengawal delapan bulan terakhir Jokowi.
"Kita mempersiapkan, memberikan dukungan penuh bagi pemimpin dan pemerintahan berikutnya lima tahun ke depan, dan, insya Allah, Demokrat akan menjadi bagian penting dari pemerintahan lima tahun ke depan," ujar AHY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika