REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kerap menerima sindiran terkait keputusan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia memandang hal tersebut sebagai bagian dari demokrasi.

Namun, ia mengatakan bahwa sejak awal Partai Demokrat ingin berperan, baik di dalam atau luar pemerintahan. Semangat Partai Demokrat, kata ia, masih sama, yakni untuk melanjutkan hal-hal yang memang sudah baik.

"Salah kita di mana? dari awal Demokrat mengatakan ingin berperan, peran kita kalau tidak diterima pemerintahan kita punya peran di luar. Kita menyerukan agar yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki dan sempurnakan," ujar AHY dalam pidatonya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

"Tidak berubah ketika dulu di luar dan kini di dalam, semangatnya yang sama," sambungnya.

Ia menjelaskan tugas tersebut merupakan peran penting dalam mengawal transisi pemerintahan Jokowi ke periode selanjutnya. Sehingga, ia memastikan bahwa Partai Demokrat akan menjadi pihak yang akan mengawal delapan bulan terakhir Jokowi.

"Kita mempersiapkan, memberikan dukungan penuh bagi pemimpin dan pemerintahan berikutnya lima tahun ke depan, dan InsyaAllah Demokrat akan menjadi bagian penting dari pemerintahan lima tahun ke depan," ujar AHY.

Di samping itu, banyak suka-duka dan jatuh-bangun yang dialami Partai Demokrat selama mengambil peran posisi tersebut. Hingga akhirnya ia ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ia menegaskan, saat ini Partai Demokrat sudah mengambil peran dalam pemerintahan Jokowi hingga 20 Oktober mendatang. Hal yang disebutnya juga didukung oleh masyarakat yang mendukung partai berlambang bintang mercy itu.

"Inilah yang dari awal kita perjuangkan, betul Bapak/Ibu? Kita memperjuangkan untuk bisa berperan di pemerintahan. Jadi secara de jure dan de facto, hari ini Demokrat sejak tanggal 21 Februari berada di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," ujar AHY.