REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan perlunya komitmen kuat pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan stok bahan pangan di pasaran, terlebih kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan akan meningkat menjelang Ramadhan.
"Negara harus hadir memberikan solusi jangka pendek untuk mengendalikan harga pangan, sekaligus merumuskan rencana jangka panjang untuk menuju swasembada bahkan menyiapkan Indonesia sebagai adidaya pangan dunia," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Hal itu disampaikannya dalam acara pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara dari Fraksi PPP dan penggantian anggota MPR RI antar waktu, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Bamsoet menyebut bahwa sejak awal tahun 2024, bangsa Indonesia menghadapi tantangan perekonomian yang cukup serius, berupa kenaikan berbagai harga komoditas kebutuhan pokok, seperti beras, telur, daging, dan lainnya.
Untuk itu, kata dia, Pemilu 2024 yang sudah mampu dilewati dengan baik bangsa Indonesia menjadi momentum untuk segera menilik kembali pentingnya kedaulatan pangan.
"Indonesia harus berupaya keras untuk memenuhi berbagai kebutuhan menuju swasembada pertanian. Khususnya pada komoditas utama seperti beras, gula, kedelai dan jagung serta pemenuhan pasokan pakan untuk ternak, dan swasembada daging serta susu," katanya.
Bamsoet juga menyebut Indonesia patut berbangga karena sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat berhasil menyelenggarakan pemilu yang keenam pascaorde baru secara demokratis.
Menurut dia, siapapun pasangan presiden dan wakil presiden yang secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 harus disambut dengan suka cita dan lapang dada.
Dengan demikian, lanjut dia, dapat meminimalisir lahirnya konflik horizontal dan menjaga iklim politik tetap sejuk, di samping harus memberikan ruang pula kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk dapat fokus menjalankan program kerja yang telah direncanakan.
"Bung Karno mengatakan 'kemerdekaan' adalah jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju kemakmuran. Maka demokrasi adalah pilar utama jembatan emas tersebut. Tanpa pilar yang kokoh, jembatan emas akan rapuh dan dapat roboh. Melalui demokrasi, kita juga dapat setahap demi setahap menyeberang menuju Indonesia yang maju, sejahtera dan berkeadilan," tuturnya.
Bamsoet menambahkan bahwa penataan kembali infrastruktur pangan juga perlu dilakukan dengan menggunakan skema pertanian kolektif yang terorganisir, serta menghidupkan dan memberdayakan kembali koperasi petani.
Kemudian, pembangunan sistem lumbung pangan yang berkualitas guna mengelola sistem cadangan pangan, serta menata ulang tata niaga komoditas pangan agar berpihak pada petani dan memberikan pasar yang adil bagi pelaku usaha dan konsumen.
"Karenanya butuh keseriusan dan kerja sama antarpihak, serta ketekunan untuk menjalankan pembangunan secara berkesinambungan. Terpenting lagi, usaha tersebut harus dimulai sejak sekarang," ucap Bamsoet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika