REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, tingkat kepemilikan rekening atau akun bank telah mencapai 76,3 persen pada 2023. Angka itu lebih 0,3 poin dari target yang sebesar 76 persen.
Ia menuturkan, kenaikan tersebut diikuti dengan naiknya tingkat inklusi keuangan yang tercatat 88,7 persen pada 2023. Lebih tinggi dari 2022 yang sebesar 85,1 persen.
Dia memerinci, peningkatan inklusi keuangan didorong oleh 53,9 juta rekening pelajar, 150,7 juta akun uang elektronik, 30 juta pedagang (merchant) QRIS. Lalu didorong oleh 1,9 juta penyaluran Kartu Prakerja, pembiayaan bersubsidi 4,64 juta debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta 932 ribu layanan keuangan digital.
Airlangga mengatakan, tingkat kesenjangan atau gap antara tingkat inklusi dan literasi keuangan yang sebesar 35,4 persen per 2022 masih menjadi tantangan. Tantangan selanjutnya, angka disparitas antara daerah dan kelompok masyarakat berbasis sosial ekonomi yang menyentuh angka 29,3 persen pada 2022.
Oleh karena itu, kata dia lagi, perlu adanya peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen, serta pengukuran data dan keuangan inklusif di berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat difabel di daerah tertinggal dan pekerja migran Indonesia (PMI). "Juga perlu data keuangan inklusif untuk kelompok-kelompok intervensi seperti masyarakat difabel di daerah tertinggal, dan pekerja migran, dan penguatan kelembagaan dari DNKI dan juga percepatan akses keuangan daerah tentang Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan,” tuturnya.
Tahun ini, pemerintah menetapkan target inklusi keuangan untuk 2024 sebesar 90 persen. Sedangkan target kepemilikan rekening ditargetkan sebesar 80 persen.
