REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin menyoroti peran penting lintas sektor pada tingkatan pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting dengan koordinasi yang kuat di antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci utama.
"Di tingkat provinsi, langkah-langkah konkret dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara OPD dalam pelaksanaan intervensi penurunan stunting," kata Jaya di Samarinda, Ahad.
Menurut dia, pada tingkat kabupaten dan kota juga diharapkan memastikan integrasi pencegahan dan penurunan stunting bersama sektor lain, menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor.
Tidak hanya itu, lanjutnya, di tingkat kecamatan, koordinasi dipimpin oleh Camat melalui pertemuan berkala dengan aparat setempat dan masyarakat. Sedangkan di tingkat desa, Kepala Desa menjadi penanggung jawab dalam mempercepat penurunan stunting.
"Ada berbagai permasalahan terkait stunting yang perlu segera diatasi, di antaranya kelengkapan data, termasuk nomor KK dan NIK, menjadi tantangan serius, ditambah dengan ditemukannya nomor induk kependudukan ganda di wilayah yang berbeda," ujar Jaya.
Tidak hanya itu, keterbatasan tenaga dan waktu dari petugas gizi juga menjadi hambatan dalam pengumpulan dan entri data.
Lanjutnya, rendahnya peran serta masyarakat dalam membawa balita ke Posyandu, juga menyebabkan masih ada balita yang belum terdata. Pencatatan dan pelaporan terkait konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dari sekolah juga masih rendah.
"Untuk mengatasi permasalahan ini, intervensi lintas sektor menjadi krusial. Semua petugas kesehatan di Puskesmas, terutama yang langsung melayani balita, perlu paham tentang pemantauan pertumbuhan balita," ujarnya.
Jaya menambahkan, optimalisasi stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembangi (SDIDTKA) dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), dan PAUD juga menjadi prioritas.
Sebagai rekomendasi, diperlukan bantuan dari lintas program dan sektor dalam pengumpulan data sasaran.
"Mencantumkan nomor KK dan NIK ibu hamil dan balita di buku KIA dan buku Kohort menjadi langkah awal yang penting," imbuh Jaya.
Ia menerangkan, meningkatkan kunjungan ke Posyandu melalui jejaring setiap perangkat daerah, serta keterlibatan kader dalam pemantauan pertumbuhan balita, juga perlu dilakukan.
"Dukungan lintas sektor terhadap pelaksanaan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Posyandu juga menjadi penting untuk dilakukan," tutur Jaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika