Selasa 16 Apr 2024 13:29 WIB

PDIP Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik dengan Parpol Lain

PDIP menyebut suara PPP yang tergerus merupakan hasil operasi politik.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan keterangan terkait mundurnya Mahfud MD sebagai  sebagai  Menko Polhukam di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Dalam keteranganya Hasto berharap, langkah bijak yang diambil Mahfud MD ini bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.
Foto: Republika/Prayogi
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan keterangan terkait mundurnya Mahfud MD sebagai sebagai Menko Polhukam di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Dalam keteranganya Hasto berharap, langkah bijak yang diambil Mahfud MD ini bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi kehadiran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam acara halal bihalal Partai Golkar. Ia sendiri mengatakan, PDIP mendukung partai berlambang Ka'bah itu melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak.

"PDI Perjuangan kan sangat berkepentingan agar rezim ini tidak menghilangkan sejarah Partai Kabah yang menjadi sahabat PDI Perjuangan," ujar Hasto di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Baca Juga

"Nah dalam rangka survival sebagai partai Kabah, ya kami dorong PPP untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghilangkan sejarah PPP tersebut," sambungnya.

Ditanya, apakah PDIP menerima jika PPP menyeberang ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka? Hasto tak menjawabnya. Ia hanya mengatakan, partai berlambang kepala banteng itu mendukung upaya PPP melakukan komunikasi politik.

"Jadi kami dukung langkah-langkah PPP untuk melakukan komunikasi politik. Karena ketika pemilu kemarin ada pihak-pihak yang melakukan operasi-operasi politik untuk mendorong partai tertentu, termasuk PSI, sehingga membuat PPP tergerus, itu hasil operasi politik," ujar Hasto.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono mengatakan partainya adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran diklaimnya belum dibahas.

Ia juga menjelaskan, saat ini tidak ada lagi pihak yang berseberangan. Sebab, pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah selesai digelar dan pembangunan Indonesia ke depan membutuhkan komitmen bersama.

"Kita kan untuk membangun Indonesia harus bersama," jawab Mardiono ketika ditanya apakah siap bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (15/4/2024) malam. "Ya lihat nanti," sambungnya.

Saat ini, PPP belum membahas dan memutuskan sikap terkait koalisi atau oposisi dari kubu Prabowo-Gibran. Partai berlambang Ka'bah itu masih fokus menghadapi sidang sengketa pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di MK.

"Jadi kalau koalisi ya tentu nanti, untuk langkah yang ke depan ya kita nanti dengan pemerintahan yang baru ya tentu kita akan membicarakan itu," ujar Mardiono.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement