REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir merespons soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Dia menilai Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah menunjukan sikap kenegarawanannya yang telah menerima hasil putusan MK. 

"Pak Anies-Muhaimin dan Pak Ganjar-Mahfud kan sudah menyampaikan pernyataan menerima hasil MK sekaligus juga memberikan catatan-catatan kritis yang menunjukkan di satu pihak  kenegarawanan yang konstitusional karena MK adalah lembaga yang memutuskan final and binding, tapi pada saat yang sama kenegarawanannya juga ditunjukkan dengan pemikiran-pemikiran kritis tentang Indonesia ke depan, baik yang menyangkut sistem hukum yang oleh Pak Mahfud disebut harus benar dalam hal merumuskannya, menegakannya dan juga sikap kita menerima keputusan hukum," kata Haedar ditemui di Fisipol UGM, Sleman, Selasa (23/4/2024).

Haedar menilai adanya sikap sejumlah hakim MK yang dissenting opinion menandakan adanya harapan dalam perbaikan hukum Indonesia di masa depan. Namun belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu bahwa demokrasi pemilu dan membangun sistem hukum itu memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak.

"Kemudian juga penting untuk semua penyelenggara negara di eksekutif, judikatif, dan legislatif, serta semua institusi agar terbuka pada proses perubahan, kritik, sekaligus juga perbaikan. Karena sebuah bangsa yang sedang menuju pada kemajuan memang meniscayakan kita mengoreksi kelemahan dan kekurangan," ucapnya.

Selain itu, Haedar mengatakan tidak boleh lagi ada pikiran-pikiran status quo yang membuat bangsa Indonesia mengalami stagnasi. Terakhir, Muhammadiyah menghargai sikap kenegarawanan keempat tokoh capres-cawapres sekaligus juga memberi harapan bagi masa depan bangsa bersama tokoh-tokoh lain untuk bersama-sama membangun Indonesia.

"Usai pemilu seluruh komponen bangsa dalam keragaman orientasi politik itu harus mulai membangun semangat bersatu dalam keragaman, jangan sampai kita larut dalam situasi politik yang kemudian kita terpecah tapi juga sekali lagi seluruh pihak termasuk partai politik, nanti juga eksekutif, legislatif, yudikatif harus belajar dari kekurangan, kelemahan, dan problem yang selama ini dihadapi bahwa Indonesia itu memiliki masalah karena jangan-jangan kita sendiri memang ikut menciptakan masalah itu," ungkapnya. (Febrianto Adi Saputro)

Ikuti Whatsapp Channel Republika