Selasa 23 Apr 2024 18:50 WIB

Ini Pesan Ketum PP Muhammadiyah untuk Kandidat Capres-Cawapres Pasca-Putusan MK

Prabowo-Gibran harus menyerap aspirasi dari keempat kandidat pilpres yang kalah.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus raharjo
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.
Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa keempat kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 telah menunjukan kenegarawanannya usai MK membacakan putusannya ihwal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Menurut dia, catatan kritis dari para kandidat penting untuk diperhatikan dalam upaya membangun bangsa ke arah perubahan yang lebih baik.

"Kenegarawanannya juga ditunjukkan dengan pemikiran-pemikiran kritis tentang Indonesia ke depan, baik yang menyangkut sistem hukum yang oleh Pak Mahfud disebut harus benar dalam hal merumuskannya, menegakannya dan juga sikap kita menerima keputusan hukum," kata Haedar di Fisipol UGM, Sleman, Selasa (23/4/2024).

Baca Juga

Selain itu, Haedar juga menilai catatan kritis Anies Baswedan soal adanya harapan pada konstitusi Indonesia karena adanya diissenting opinion juga perlu jadi perhatian. Disamping itu perlu adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pihak dan institusi dalam upaya membawa Indonesia lebih baik.

"Kita menghargai sikap kenegarawanan keempat tokoh tadi Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Muhaimin, sekaligus juga memberi harapan bagi masa depan bangsa bersama tokoh-tokoh lain untuk bersama-sama membangun Indonesia," ucap Haedar.

Selain itu, Haedar juga berpesan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebagai pihak yang memeroleh mandat, Pak Prabowo harus menyerap aspirasi dari keempat tokoh tadi yang juga menjadi sebuah pertanggungjawaban politik dan konstitusi yang besar dan berat.

"Karena Indonesia ke depan kan harus menata seluruh problem Indonesia dari berbagai aspek, kemudian membangun Indonesia berbasis pada Pancasila supaya Pancasila itu tidak hanya sebagai sesuatu yang normatif dan terakhir membawa kemajuan setara dengan bangsa lain," ujarnya.

Ia menambahkan Indonesia tidak boleh merasa berada dalam fase yang sudah maju. Menurutnya Indonesia masih mengalami ketertinggalan dari berbagai aspek. Oleh karena itu diperlukan kepemimpinan yang kuat sekaligus kepemimpinan yang memiliki hikmah kebijaksanaan dan kecerdasan tinggi.

"Pascapemilu seluruh komponen bangsa dalam keragaman orientasi politik itu harus mulai membangun semangat bersatu dalam keragaman, jangan sampai kita larut dalam situasi politik yang kemudian kita terpecah tapi juga sekali lagi seluruh pihak termasuk partai politik, nanti juga eksekutif, legislatif, yudikatif harus belajar dari kekurangan, kelemahan, dan problem yang selama ini dihadapi bahwa Indonesia itu memiliki masalah karena jangan-jangan kita sendiri memang ikut menciptakan masalah itu," tuturnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement