REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL — Seorang pejabat tinggi kelompok Hamas menyatakan pihaknya siap gantung senjata jika kemerdekaan Palestina tercapai. Ia juga menyatakan kesediaan mereka menerima solusi dua negara dengan kedaulatan Palestina di dalam perbatasan sebelum tahun 1967.
Pejabat Hamas itu menyatakan, mereka juga siap berubah menjadi partai politik sepenuhnya dan gantung senjata jika solusi tersebut tercapai.
“Semua pengalaman orang-orang yang melawan penjajah, ketika mereka merdeka dan memperoleh hak-hak dan negaranya, apa yang dilakukan kekuatan-kekuatan ini? Mereka berubah menjadi partai politik dan kekuatan tempur yang mereka bela berubah menjadi tentara nasional,” ujar negosiator Hamas, Khalil Al Hayya, kepada the Associated Press (AP) dalam wawancara yang dilansir Kamis (25/4/2024).
AP juga melansir bahwa Hamas menyetujui gencatan senjata selama lima tahun atau lebih dengan Israel dan bahwa mereka akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika Palestina merdeka.
Komentar Khalil Al Hayya muncul di tengah kebuntuan perundingan gencatan senjata selama berbulan-bulan. Saran bahwa Hamas akan melucuti senjatanya tampaknya merupakan konsesi signifikan dari kelompok yang sebelumnya menolak keberadaan Israel.
Namun, kecil kemungkinannya Israel akan mempertimbangkan skenario seperti itu. Mereka telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas setelah serangan mematikan pada 7 Oktober yang memicu perang tersebut, dan kepemimpinannya saat ini dengan tegas menentang pembentukan negara Palestina di tanah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah pada 1967.
Berbicara kepada AP di Istanbul, Al Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin oleh faksi saingannya, Fatah, untuk membentuk pemerintahan terpadu di Gaza dan Tepi Barat. Dia mengatakan Hamas akan menerima “negara Palestina yang berdaulat penuh di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional” di sepanjang perbatasan Israel sebelum tahun 1967.
Selama bertahun-tahun, Hamas terkadang melunakkan posisi publiknya sehubungan dengan kemungkinan berdirinya Negara Palestina berdampingan dengan Israel. Namun, program politiknya masih secara resmi “menolak segala alternatif selain pembebasan penuh Palestina, dari sungai hingga lautan”, mengacu pada wilayah yang terbentang dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, yang mencakup wilayah yang kini menjadi wilayah Israel.
Al-Hayya tidak mengatakan apakah dukungannya terhadap solusi dua negara akan mengakhiri konflik Palestina dengan Israel atau merupakan langkah sementara menuju tujuan kelompok tersebut untuk menghancurkan Israel.
Belum ada reaksi langsung dari Israel atau Otoritas Palestina, pemerintahan mandiri yang diakui secara internasional yang diusir Hamas ketika mereka merebut Gaza pada tahun 2007, setahun setelah memenangkan pemilihan parlemen Palestina. Setelah pengambilalihan Gaza oleh Hamas, Otoritas Palestina dibiarkan mengelola kantong-kantong semi-otonom di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Otoritas Palestina berharap untuk mendirikan negara merdeka di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza – wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967. Meskipun komunitas internasional sangat mendukung solusi dua negara, pemerintahan garis keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolaknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika