Jumat 03 May 2024 20:14 WIB

Di Periode Kepemimpinan Sugianto Sabran, APBD Kalteng Sentuh Angka Rp 8 Triliun

APBD Tahun 2024 saat ini sebesar Rp 8,79 triliun lebih, meningkat 2 kali lipat.

 Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menggelar Ekspos Capaian Pembangunan Periode Tahun 2016-2024, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT) Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (2/5/2024).
Foto: Pemprov Kalteng
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menggelar Ekspos Capaian Pembangunan Periode Tahun 2016-2024, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT) Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (2/5/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Dalam rangkaian acara Halalbihalal yang diselenggarakan oleh Pemerinah Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menggelar Ekspos Capaian Pembangunan Periode Tahun 2016-2024, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT) Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (2/5/2024). Menurutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng pada periode ini mencapai Rp 8,79 triliun.

Mengawali paparannya Gubernur Kalteng menyampaikan ucapan terima dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat, atas dukungannya selama ini, sejak menjabat Gubernur Kalimantan Tengah mulai dari tahun 2016 hingga saat ini. “Syukur alhamdulillah, berkat sinergi dan kerja keras kita bersama, pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan berbagai capaian yang sangat positif,” kata Gubernur dikutip dari siaran persnya, Jumat (3/5/2024).

Baca Juga

“Dengan fokus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita terus mengalami peningkatan. Bahkan, APBD Tahun 2024 saat ini sebesar Rp 8,79 triliun lebih, meningkat 2 kali lipat lebih dibanding APBD 2016 yang sebesar Rp 3,43 triliun lebih,” ujarnya.

Dalam arahannya Gubernur Kalteng menyebut, beberapa indikator makro pembangunan Kalimantan Tengah memperlihatkan tren yang cukup bagus, antara lain pertumbuhan ekonomi yang sempat minus akibat pandemi Covid-19 sudah mulai bangkit, GINI RATIO tahun 2023 masuk 10 besar terbaik nasional, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 4,10 persen lebih rendah dari angka nasional 5,32 persen. Selain itu angka kemiskinan tahun 2023 masuk lima besar terendah nasional sebesar 5,11 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus membaik, yang di tahun 2016 sebesar 69,13, berhasil didorong hingga 73,73 pada 2023.

“Kemudian, upaya kita melakukan percepatan penurunan stunting telah menunjukkan progres sangat bagus. Angka Prevalensi Stunting tahun 2023 sebesar 23,5 persen, turun 3,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan sektor infrastruktur terus didorong, baik jalan dan jembatan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, membangun ikon daerah untuk daya tarik wisata, seperti Bundaran Besar dan Bundaran Mahir Mahar, Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta pengembangan kawasan Water front City, destinasi wisata alam Taman Sebangau, dan Pembangunan Bendungan.

Selain itu, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian serius, karena akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah relatif terkendali, dan pada akhir tahun 2023 hingga saat ini, masuk 10 besar terendah se-Indonesia. 

photo
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menggelar Ekspos Capaian Pembangunan Periode Tahun 2016-2024, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT) Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (2/5/2024). - (Pemprov Kalteng)

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, fokus utama lainnya adalah mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Untuk itu telah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B di Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan. Selain itu RSUD dr Doris Sylvanus bekerjasama dengan RS Jantung Harapan Kita, sudah mampu melaksanakan operasi bedah jantung, sehingga masyarakat Kalimantan Tengah tidak perlu ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan operasi. Saat ini pun tengah dirancang relokasi Rumah Sakit dr Doris Sylavanus, ke lokasi yang lebih memadai, yang dilengkapi dengan peralatan modern dan SDM yang handal.

Berikutnya, sampai Desember 2023, Rasio Desa Berlistrik sebesar 74,86 persen, di mana 395 Desa Belum Berlistrik PLN dari total 1.571 desa dan kelurahan. Sementara itu, Rasio elektrifikasi PLN adalah 93,38 persen, sekitar 53.840 rumah tangga yang belum terlistriki PLN dari total 811.845 rumah tangga. Ditargetkan seluruh Desa di Kalimantan Tengah 100 persen teraliri listrik di tahun 2026.

Dikatakannya, pengembangan sektor koperasi dan UMKM juga tidak luput dari perhatian, karena merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah dan nasional, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mendukung upaya pemberdayaan agar UMKM Naik Kelas dan Go Digital, baik melalui pemberian bantuan permodalan, promosi, maupun pembinaan kapasitas pelaku UMKM.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi melakukan penyelarasan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, dengan visi “Kalimantan Tengah yang tangguh, bermartabat, maju, dan berkelanjutan untuk menyongsong “Indonesia Emas 2045”.

“Pembangunan kita prioritaskan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dalam arti luas (hilirisasi dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan), yang manfaatnya diharapkan dapat benar-benar dirasakan langsung masyarakat,” ucap Gubernur.

“Menjadi harapan kita bersama, pembangunan Kalimantan Tengah ke depan akan jauh semakin bagus lagi. Oleh karenanya saya mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk terus jaga kerukunan, keharmonisan, dan persatuan di Kalimantan Tengah, yang akan menjadi fondasi utama dalam menyukseskan berbagai agenda besar pembangunan di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila yang kita cintai,” katanya.

Tampak hadir pada acara ini Wakil Gubernur Kalteng, Forkopimda Provinsi Kalteng, Ketua TP PKK Provinsi Kalteng, Sekda Provinsi Kalteng dan Ketua DWP Prov. Kalteng, Bupati/Pj Bupati/Pj Wali Kota/Pj Sekda serta Kepala Bappedalitbang Kab/Kota se-Kalteng, DAD Kalteng, Instansi Vertikal se-Kalteng, Pimpinan Perguruan Tinggi, Perbankan, Kepala Perangkat Daerah dan ASN lingkup Pemprov Kalteng, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Parpol, Organisasi Keagamaan, Organisasi Perempuan, Asosiasi/Profesi, dan Organisasi Kepemudaan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement