REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdar Kemenhub) membahas rencana pembukaan lintas penyeberangan Roll On-Roll Off (roro) rute Dumai-Malaka, rute Davao-General Santos-Bitung serta pelayaran perdana rute Tanjung Silopo-Lahad Datu saat pertemuan ke-46 ASEAN Maritime Transport Working Group (46th MTWG).
Hal itu guna mendukung terwujudnya konektivitas ASEAN. Dalam pembahasan tersebut, Indonesia menyampaikan progres terbaru rehabilitasi sisi darat Pelabuhan Sri Junjungan, Dumai, Provinsi Riau, yang saat ini sudah mencapai progres 61 persen dan ditargetkan selesai pada 2024.
Baca: Prajurit Lantamal VI/Makassar Tembak Dua Warga, Satu Tewas
Nantinya, yang nantinya dapat mengakomodasi fasilitas custom, imigration, quarantine, and Security (CIQS) untuk pelayanan international. Pemerintah Indonesia menerangkan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala perihal kesepakatan jangkauan kendaraan baik penumpang maupun barang yang melintas menggunakan Ro-Ro rute Dumai-Malaka.
Adapun Malaysia hanya menyetujui kendaraan hanya sampai di pelabuhan dan tidak masuk ke wilayah negara tujuan. Pihak Malaysia menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) tahun 2023, pembangunan Terminal Port Tanjung Beruas dimulai tahun 2026 dan diproyeksikan beroperasi pada 2028.
Hasil pertemuan tersebut juga menyepakati adanya perubahan implementasi pengoperasian Ro-Ro Dumai-Malaka yang semula tahun 2026 menjadi tahun 2028. Pada hasil pembahasan dalam forum 46th MTWG, Indonesia dan Malaysia diminta untuk melakukan pembahasan secara intensif terkait dengan rencana pembukaan Ro-Ro Dumai-Malaka melalui tim task force.
Baca: Bertemu KSAL dan KSAU, Prabowo Bahas Pembangunan TNI AL dan AU
"Adapun saat ini Indonesia sedang menyusun anggota joint task force Ro-Ro Dumai-Malaka yang nantinya sebagai tim yang akan berkoordinasi secara intensif dengan pihak Malaysia melalui forum ASEAN," kata Kepala Subdirektorat Prasarana Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ditjen Hubdar Kemenhub, Windi Susilawati saat menghadiri pertemuan tersebut dikutip di Jakarta, Selasa (7/5)
Sejalan dengan hal tersebut, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Supartien Komaladewi mempertimbangkan kesiapan Pelabuhan Dumai serta dukungan pemerintah untuk mendukung aksesibilitas, yaitu menyediakan jalan pendukung menuju pelabuhan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Dari sisi komoditas, pemerintah daerah dan pengusaha perlu mempersiapkan dengan baik jenis komoditas yang akan dimuat untuk rute ini. Diharapkan rencana pengoperasian kapal Ro-Ro ini dapat segera diimplementasikan," ucap Dewi.
Baca: Fincantieri Ungkap Nilai Kontrak Pembelian Dua FREMM Rp 20,53 Triliun
Pada kesempatan yang sama, Indonesia bersama Filipina diminta untuk menyampaikan mengenai upaya koordinasi untuk mendukung keberlanjutan dan dimulainya kembali pengoperasian kapal Ro-Ro rute Davao-General Santos- Bitung.
Sebelumnya pada 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Presiden Rodrigo Roa Duterte secara resmi membuka jalur pelayaran kapal Ro-Ro rute Bitung-Davao-General Santos. Sayangnya, rute itu hanya berjalan dalam beberapa waktu saja.
"Namun dikarenakan kurangnya komoditas yang diangkut mengingat komoditas di wilayah yang dihubungkan memiliki kesamaan, sehingga pergerakan barang kurang berpotensi dan operasional kapal tersebut diberhentikan," jelas Windi.
Baca: Pangkormada I Kunjungi Posal dan Posmarinir di Natuna
Oleh karena itu, menurut Windi, apabila rute tersebut akan dioperasikan kembali maka pihak Indonesia mengusulkan pergerakan barang dan orang tidak hanya melalui kapal Ro-Ro, tetapi juga dengan kapal non-konvensi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika