REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI memastikan perusahaan otobus (PO) yang mengoperasikan bus tanpa adanya izin atas uji KIR akan dibawa ke jalur hukum. Hal itu menanggapi kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang terjadi di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. 

Menurut catatan Kemenhub RI, Bus Trans Putera Fajar yang merupakan bus pembawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok tidak memiliki izin angkutan, dan status lulus uji berkala (BLU-e) berlaku hingga 6 Desember 2023. Artinya, kendaraan tersebut tidak dilakukan uji berkala perpanjangan setiap enam bulan sekali. Padahal setiap PO diwajibkan melakukan uji berkala armada busnya. 

"Kami meminta agar setiap PO bus dapat secara rutin melakukan uji berkala pada kendaraannya sesuai dengan yang tercantum pada Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, telah dinyatakan bahwa uji berkala (KIR) wajib dilakukan oleh pemilik. Bagi kendaraan yang telah beroperasi tentunya secara berkala yakni setiap 6 bulan wajib dilakukan uji berkala perpanjangan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam keterangannya, Ahad (12/5/2024) lalu.  

Hendro menyampaikan, bagi PO bus yang tidak berizin tetapi mengoperasikan kendaraannya bakal dikenakan pidana. Tanpa terkecuali kasus kecelakaan rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia itu. Pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti proses hukumnya.