REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) menyebut bahwa praktik haji tanpa visa haji yang resmi diterbitkan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melanggar tuntunan syariat Islam.

"Praktik haji ilegal di luar prosedur (manasik tanpa visa haji) bertentangan dengan substansi syariat Islam, yang membahayakan pelakunya dan jamaah haji secara umum," kata Ketua LBM PBNU K.H. Mahbub Maafi Ramdan di Jakarta belum lama ini.

Ia menyebutkan, antusiasme untuk menunaikan ibadah haji membuat sebagian umat Islam mengabaikan prosesnya dengan bersikap nekat melanggar tuntunan syariat, padahal, kebijakan pengendalian kuota jamaah haji dengan legalitas praktik manasik melalui visa haji yang dilakukan oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sudah sesuai dengan maqasid atau substansi syariat Islam, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mengantisipasi mafsadat (menyebabkan bencana atau kerusakan).

"Praktik haji ilegal telah merampas (ghashab) hak (kenyamanan) jamaah haji yang kuotanya terdistribusi ke banyak negara. Praktik haji ilegal membunuh ruang gerak jamaah haji dunia," ujar dia.