REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menyayangkan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari posisi pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, saat ini banyak target pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Komisi II sendiri akan memanggil Otorita IKN yang merupakan mitra kerjanya. Tujuannya agar publik tak berspekulasi terhadap mundurnya pimpinan Otorita IKN dengan investasi pembangunannya.

"Apakah ini cermin adanya perbedaan kepentingan atau konflik tersembunyi antara pengelola OIKN dan pemerintah atau stakeholders lainnya? Atau ini sekedar soal manajemen di mana OIKN dinilai tidak mampu mencapai target pekerjaan? Atau mungkinkah ada penyimpangan yang terjadi? Dan pasti banyak lagi pertanyaan lainnya," ujar Yanuar lewat keterangannya, Rabu (5/6/2024).

Ia menegaskan, IKN merupakan proyek strategis nasional yang mendapat perhatian luas publik. Apalagi proyek IKN menelan anggaran yang sangat besar, sehingga wajar mundurnya Bambang menimbulkan diskursus.

Satu hal yang menarik perhatiannya adalah kejadian beriringan yang terjadi di akhir-akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari naiknya uang kuliah tunggal (UKT), rencana pengenaan pajak pertambahan nilai atas bahan pokok/sembako hingga rumah bersalin, pemberlakukan Tapera, hingga pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas. Terakhir adalah mundurnya Kepala Otorita IKN.

"Hampir semua kebijakan ini pasti akan menjadi beban bagi pemerintahan baru Prabowo untuk menyelesaikannya. Apalagi sebagian kebijakan itu bersentuhan langsung dengan golongan masyarakat menengah ke bawah," ujar Yanuar.

"Apakah Jokowi sedang menguji kepemimpinan Prabowo? Wallahu'alam bishowab. Kita lihat saja perkembangan berikutnya," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika