REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuktikan alarm perang melawan judi online atau daring (judol). Jokowi mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian, baik secara luring maupun daring.
"Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (12/6/2024).
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judol di Indonesia pada 2023 mencapai Rp 500 triliun dan pada kuartal I 2024 sebesar Rp 100 triliun. Total terjadi transaksi judol hingga Rp 600 triliun yang berputar dan keluar dari Indonesia.
Pemimpin redaksi Japanese Online Casino Guide Emiko Matsuda mengungkap data menarik terkait fenomena judol, salah satunya dampak pandemi Covid-19 terhadap jumlah transaksi judol. Emiko mencatat 7,9 persen masyarakat Jepang kecanduan judol akibat pandemi.
"Lonjakan perjudian daring dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti pandemi, banyak yang beralih dari berjudi di olahraga ke judol, dan data menunjukkan bahwa perubahan ini bersifat permanen meski sudah tidak lagi pandemi," ujar Emiko seperti dilansir Republika dari Euronews pada Sabtu (15/6/2024).
Jepang merupakan negara dengan transaksi judol terbesar nomor empat dunia sebesar 4,95 miliar pounds. Di atas Jepang terdapat Australia dengan transaksi sekitar 8,11 miliar pounds, Inggris sebesar 11,01 miliar pounds, dan Amerika Serikat (AS) di peringkat pertama dengan 18,41 miliar pounds.
"Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan menunjukkan pendapatan perjudian daring AS tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lain," katanya.
Fenomena serupa pun terjadi di Inggris. Public Policy Exchange (PPE) menyebut perjudian daring di Inggris telah meningkat secara signifikan selama dan pascapandemi. Aspek kemudahan, keterjangkauan, dan bebas pajak bagi pemenang disebut berkontribusi besar dalam meningkatkan kecanduan warga Inggris terhadap judol.
Dalam analisanya, PPE mengatakan risiko signifikan judol tak sekadar kecanduan, melainkan juga kebangkrutan hingga. Hal ini pada gilirannya juga dapat menyebabkan meningkatnya masalah di tempat kerja dan dalam hubungan sosial.
Pemerintah Inggris memperkirakan bahwa 0,5 persen penduduk dewasa memiliki masalah dengan perjudian dan tujuh persen penduduk terkena dampak negatif dari perjudian orang lain. PPE juga mencatat lebih dari 420 ribu warga Inggris kehilangan 2.000 pounds dalam perjudian daring setiap tahunnya.
"Analisis ekonomi pemerintah pada 2023 memperkirakan kerugian finansial langsung yang ditanggung pemerintah terkait perjudian berbahaya ini mencapai 412,9 juta pounds," tulis laporan PPE.
Kembangkan UMKM
Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi juga menyampaikan hal senada. Fithra mengatakan banyak orang yang kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19. Dengan iklan judi online yang masif, mereka melihat judi online sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang.
Untuk itu, Fithra menyarankan agar pemerintah fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sektor yang memberikan sumbangan besar pada perekonomian. Dia mengatakan perlu adanya dorongan politik yang kuat untuk menjadikan UMKM sebagai prioritas utama dengan dukungan sumber daya manusia yang handal dan pendanaan yang memadai.
"Saya rasa ke depan untuk mengembangkan UMKM kalau dari sisi pemerintah frontiernya harus Kementerian Koperasi dan UKM. Ini harus menjadi prioritas. Sumber daya manusianya harus handal, dukungan pendanaannya juga harus menjadi prioritas juga. Jadi bagaimana menaikkan pemasukan masyarakat salah satunya adalah lewat jalur UMKM ini," kata Fithra.
Dengan mengembangkan UMKM, masyarakat dapat mengalihkan uang mereka dari judi online ke investasi yang lebih produktif. Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja yang layak.
"Karena kalau kita bicara angka pengangguran maka itu sudah rendah sekali 4,8 persen. Tapi masalahnya apakah itu pekerjaan yang layak? Nah, itu harus diperhatikan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika