REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengumumkan pemulangan secara massal imigran dari Cina pada Selasa (3/7/2024). Pemulangan sebanyak 116 imigran Cina tersebut merupakan yang terbesar dalam lima tahun belakangan.
Penerbangan tersebut terjadi pada akhir pekan lalu. Hal itu terjadi ketika imigrasi Cina menjadi subyek perdebatan politik yang intens dalam pemilihan presiden AS mendatang. “Kami akan terus menegakkan undang-undang imigrasi dan mengusir individu tanpa dasar hukum untuk tetap tinggal di Amerika Serikat,” kata Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dalam sebuah pernyataan.
Departemen tersebut mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Cina untuk “mengurangi dan mencegah migrasi tidak teratur dan untuk menghentikan penyelundupan manusia secara gelap melalui upaya penegakan hukum yang lebih luas.”
Pernyataan tersebut tidak menjawab pertanyaan tentang berapa lama para migran tersebut berada di AS. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat mengalami kesulitan dalam memulangkan warga negara Cina yang tidak memiliki hak untuk tinggal di Amerika karena Cina menolak menerima mereka kembali. Tahun lalu, Amerika Serikat mengalami lonjakan drastis jumlah imigran Cina yang memasuki negara itu secara ilegal dari Meksiko.
Pejabat perbatasan AS menangkap lebih dari 37.000 warga negara Cina di perbatasan selatan pada tahun 2023, 10 kali lipat jumlah tahun sebelumnya.
Migrasi Cina semakin menjadi seruan bagi Partai Republik dan mantan Presiden Donald Trump yang telah menimbulkan kecurigaan tentang alasan imigran Cina datang ke AS. Organisasi-organisasi advokasi Asia khawatir bahwa retorika tersebut dapat mendorong pelecehan terhadap warga Asia. Sementara para migran sendiri mengatakan bahwa mereka ingin keluar dari kemiskinan dan penindasan.
Awal tahun ini, AS dan Cina melanjutkan kerja sama dalam masalah migrasi. Pemerintah Cina menyatakan dengan tegas menentang “segala bentuk imigrasi ilegal.” Dalam sebuah pernyataan pada bulan Mei, Kedutaan Besar Cina di AS mengatakan bahwa penegakan hukum negara tersebut menindak keras “kejahatan yang merusak ketenangan perbatasan negara, dan mempertahankan tekanan tinggi terhadap semua jenis organisasi dan pelaku penyelundupan.”
Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan mereka bekerja sama dengan Cina untuk melakukan lebih banyak penerbangan pemindahan di masa depan, tetapi tidak memberikan batas waktu kapan penerbangan berikutnya akan dilakukan.
Awal tahun ini, sebuah penerbangan sewaan membawa sejumlah kecil orang yang dideportasi ke kota Shenyang di Cina timur laut, menurut Thomas Cartwright dari Witness at the Border, sebuah kelompok advokasi yang melacak penerbangan deportasi.
Pejabat Keamanan Dalam Negeri tidak mengatakan berapa banyak orang yang berada dalam penerbangan 30 Maret itu, namun pesawat Gulfstream V biasanya memiliki kapasitas tempat duduk 14 orang. Pesawat itu juga singgah di Korea Selatan sebelum kembali ke AS, kata Cartwright.
Pengumuman penerbangan charter besar ini muncul setelah Ekuador memutus rute utama yang digunakan para imigran Cina untuk mencapai Belahan Bumi Barat. Ekuador adalah salah satu dari dua negara daratan di benua Amerika yang menawarkan masuk bebas visa bagi warga negara Cina dan telah menjadi titik awal yang populer bagi para imigran Cina untuk kemudian melakukan perjalanan ke utara menuju AS.
Mulai tanggal 1 Juli, Ekuador secara efektif telah memberlakukan kembali visa bagi warga negara Tiongkok setelah negara Amerika Selatan tersebut mengatakan bahwa pihaknya mengalami peningkatan migrasi tidak teratur yang mengkhawatirkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika