‘’Dari penjelasan Pak Agus Surono ini berarti beliau itu sebenarnya mengetahui, bahwa meskipun tidak diatur di dalam amar putusan, tapi dalam pertimbangannya itu Pak Agus Surono tahu bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan itu harus diperiksa dulu sebagai saksi atau calon tersangka,’’ tukas Toni.
Toni melanjutkan, dari dialog antara hakim dan ahli pidana tersebut, pihaknya mempertegas kembali dengan menanyakan hal serupa. Seperti mengenai prosedur penetapan DPO yang harus dilakukan pemanggilan minimal dua kali.
Toni menilai, hal itu dilakukan Agus karena jawaban dari pertanyaan tersebut akan melemahkan penyidik Polda Jabar.
"Dia ngeles bahkan sampai berani mengatakan tidak pernah menjelaskan prosedur penetapan DPO. Padahal secara tidak langsung dia menjawab ketika ditanya oleh hakim mengenai penetapan DPO, kemudian dia jawab harus dilakukan pemanggilan, itu kan prosedur,’’ ucap Toni.
Toni menambahkan, rekannya dalam sidang itu juga menanyakan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka jika tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, selain minimal ada dua alat bukti.
"Dijawab oleh Pak Agus Surono bahwa penetapan tersangka itu didasarkan hanya dua alat bukti. Kemudian tidak ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 tersebut amarnya itu harus ada pemeriksaan saksi. Itu hanya perluasan putusan Mahkamah Konstitusi itu amarnya isinya hanya perluasan objek pra peradilan. Yaitu yang semula tidak ada penetapan tersangka jadi penetapan tersangka itu bisa jadi objek pra peradilan,’’ kata Toni.
Toni menilai, Agus lupa dengan penjelasannya sendiri saat tanya jawab dengan hakim. Saat itu, Agus menjelaskan bahwa dalam pertimbangan di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 itu tercantum bahwa ada pertimbangan mengenai pemeriksaan calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
Toni melanjutkan, rekannya dalam sidang itu mempertegas kembali pertanyaan mengenai hal tersebut. Namun, Agus menjawab bahwa di amar putusan tidak ada klausul atau amar yang harus diperiksa dulu sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
‘’Nah ini namanya menyembunyikan. Ketika jawabannya akan melemahkan penyidik, dia sembunyikan. Nah, kenapa kami melihatnya dia menyembunyikan? Karena sudah jelas-jelas dia mengatakan sendiri. Ketika dipertegas, dia bilang tidak ada amar putusannya,’’ ungkap Toni.
Toni berharap, meski Agus dihadirkan sebagai saksi ahli oleh Polda Jabar, namun semestinya tetap memberikan jawaban yang sesungguhnya.
"Meskipun keahlian yang Bapak sampaikan itu berdampak pada lemahnya penyidik dalam menetapkan tersangka, sehingga berakibat status tersangka pada Pegi Setiawan itu dibatalkan, Bapak tidak bermaksud untuk membatalkan, Bapak bermaksud untuk menyampaikan yang sebenarnya. Itu Pak harusnya,’’ tegas Toni.
