REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka pengangguran di kalangan penduduk muda berusia 15-24 tahun atau dikenal sebagai generasi Z sangat tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 terdapat 9,9 juta Gen Z yang menganggur.
Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia, Prof Omas Bulan Samosa, mengatakan faktor utama tingginya tingkat pengangguran gen Z disebabkan ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan permintaan tenaga kerja. Akibatnya, kompetensi lulusan tidak sejalan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.
Prof Omas menyebut dinamika pasar tenaga kerja berkembang lebih cepat dibandingkan dengan dinamika kapasitas input tenaga kerja. Karenanya lembaga pendidikan selayaknya memberi bekal pengetahuan bagi angkatan kerja, namun sayang mereka seringkali tertinggal dalam merespons kebutuhan pasar. Kurikulum yang dirancang boleh jadi tidak selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan di dunia industri.
“Angkatan kerja yang menganggur saat ini, akan menjadi beban apabila terjadi pengangguran dalam skala besar ke depannya. Akibatnya, Indonesia Emas akan berisiko tidak tercapai jika terdapat satu generasi yang menjadi sumbat pencapaian pembangunan. Sementara itu, angkatan kerja tersebut diharapkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas,” kata Prof Omas dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (19/7/2024).
Dalam menangani permasalahan ini, pihak-pihak yang terlibat dapat berkolaborasi dan bersinergi, di antaranya adalah institusi pendidikan dan pelatihan vokasional, tenaga kerja, dan pemerintah. Etos kerja juga harus dibangun untuk memastikan tenaga kerja siap menghadapi dinamika pasar kerja. Selain itu, institusi pendidikan perlu terus memperbarui kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri.
“Seorang tenaga kerja memang harus proaktif dalam meningkatkan keterampilan. Tapi di sisi lain, pemerintah harus berperan dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung dunia pendidikan, misalnya memperbaharui kurikulum,” kata Prof Omas.
Ia berpendapat, pendidikan formal saja tidak cukup. Sertifikasi vokasional dan pelatihan tambahan sangat diperlukan untuk melengkapi kompetensi lulusan. “Semakin banyak sertifikat yang dimiliki seorang pelamar kerja, semakin baik peluang mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah,” ujarnya.
Ia mengatakan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah bentuk formal dari pendidikan vokasi. Dunia pendidikan masih membutuhkan keahlian vokasional melalui sekolah kejuruan dan tetap relevan untuk menghasilkan angkatan kerja yang kompeten dalam industri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperluas koneksi langsung antara SMK dengan dunia industri sehingga dapat terlibat dalam membangun kurikulum SMK secara berkala.
Menurut dia, seharusnya industri dapat langsung bekerja sama dengan sekolah kejuruan dalam membuat atau sebagai manufaktur spare part dari industrinya. Sebagai contoh, industri sepeda BMW di Jerman, manufaktur spare part dari sepeda BMW diserahkan kepada sekolah kejuruan dengan cara melatih sekolah kejuruan untuk membuatnya dan harga yang ditawarkan adalah harga pasar.
"Namun, Indonesia belum melaksanakan hal dan kerja sama seperti ini, dan dunia pendidikan vokasi kita masih jauh dan sangat jauh dari dunia manufaktur atau industri,” kata dia.
