REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat berkolaborasi dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) membentuk pendamping guna mendukung program inklusi.

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter di Lombok Utara, Jumat, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas program yang dilaksanakan Lakpesdam NU, yang berfokus pada program inklusi pencegahan perkawinan anak, mengingat masih tingginya angka perkawinan anak di daerah itu.

"Masuknya program inklusi menjadi penambah semangat, mengingat permasalahan yang sedang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia adalah perkawinan anak yang memiliki banyak dampak buruk berkelanjutan, di antaranya kemiskinan dan menurunnya kualitas SDM," katanya.

Ia mengatakan tantangan berat bagi semua adalah membangun SDM Indonesia menjadi generasi unggul, mengingat cita-cita Indonesia pada 2045 memasuki generasi emas.

Oleh karena itu, membangun SDM sebagai suatu hal yang berbeda dengan pembangunan fisik, karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam melihat hasil dari pembangunan tersebut.

"Mengatasi permasalahan SDM tidak akan cukup menggunakan APBD, untuk itu diperlukan kerja sama dengan seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam membentuk SDM yang unggul," katanya.

Ia berharap para orang tua dapat memastikan para anak untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. "Perhatian orang tua sangat penting dalam membangun SDM anak-anak," katanya.

Sementara perwakilan Lakpesdam NU Lombok Utara M Nurkhoiron menyampaikan bahwa kabupaten/kota di NTB telah inklusif, dan hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman, keharmonisan di tengah masyarakat. "Dengan program inklusi yang dilaksanakan di Lombok Utara diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat," katanya.

Program pencegahan perkawinan anak yang diberi pendampingan oleh Lakpesdam dan Fatayat meliputi empat desa di Lombok Utara, yakni Singgar Penjalin, Pemenang Barat, Santong, dan Tegal Maja. Ia berharap kegiatan ini dijadikan program bersama dan dengan semangat yang sama membuat kabupaten dan desa menjadi daerah yang inklusif untuk menerima pandangan-pandangan modern.a