REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sebagai salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia saat ini sedang memfokuskan pada proyek baterai kendaraan listrik (EV). Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadri mengatakan hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam pengembangan baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia.
"Kami tengah berfokus pada hilirisasi seluruh komoditas perusahaan, yang mana pada sektor nikel salah satunya pada penyelesaian proyek baterai EV di hulu maupun hilir," ujar Faisal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Faisal menyampaikan pengembangan baterai kendaraan listrik akan memberikan keuntungan juga bagi perusahaan penambang nikel dalam jangka panjang. Faisal menyebut Antam saat ini telah menyelesaikan berbagai tahapan pada pengembangan baterai kendaraan listrik.
"Saat ini seluruh pekerjaan pada proyek ini berjalan sesuai dengan timeline yang disiapkan. Kami berkomitmen menuntaskan milestone yang sudah direncanakan untuk dirampungkan di tahun ini," ucap Faisal.
Sebelumnya, Antam bersama HongKong CBL Limited (HKCBL) telah menyelesaikan transaksi divestasi atas 49 persen saham pada PT Sumberdaya Arindo (SDA) dan transaksi divestasi atas 60 persen saham pada PT Feni Haltim (FHT) dengan total imbalan kas sebesar Rp 7,23 triliun. Faisal menyampaikan transaksi ini merupakan bagian penting dalam hal pengoperasian tambang nikel untuk memasok bijih nikel dan pengembangan kawasan industri, serta pembangunan juga operasi pabrik pengolahan dan pemurnian nikel.
Faisal menyampaikan Antam dan HKCBL juga telah menandatangani perjanjian rencana pendirian perusahaan patungan untuk proyek hidrometalurgi (HPAL JVCO) pada 22 Desember 2023. Faisal menyebut transaksi yang telah dilaksanakan akan menjadi landasan penting bagi pengembangan ekosistem EV Battery di Indonesia.
"Untuk pendirian HPAL JVCO, ANTAM bersama HKCBL juga senantiasa berkoordinasi agar proses pendirian HPAL JVCO tersebut dapat dilakukan pada 2025 mendatang," kata Faisal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika