REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta masih terus menggodok wacana menggratiskan biaya sekolah di lembaga pendidikan yang dikelola pihak swasta. Kajian itu ditargetkan dapat rampung pada akhir tahun ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kebijakan sekolah swasta gratis itu sangat mungkin untuk diimplementasikan. Namun, pihaknya masih dalam tahap kajian agar kebijakan itu dapat dilakukan secara optimal.
"Kemungkinan ada harapan diimplimentasikan di Pemprov DKI Jakarta. Namun, kami masih memperhitungkan dan memitigasi secara detail keseluruhan kebijakan ini," kata dia kepada wartawan, Sabtu (20/7/2024).
Menurut dia, kajian untuk menerapkan kebijakan sekolah swasta gratis masih terus dilakukan. Ditargetkan, kajian itu dapat rampung pada akhir 2024.
"Kami usahakan akhir tahun (kajian) selesai. Mudah-mudahan kalau bisa (diimplementasikan pada) 2025, bagus banget," ujar Budi.
Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta terus berupaya agar seluruh anak Jakarta bisa mengenyam pendidikan yang layak tanpa biaya alias gratis di sekolah negeri maupun swasta. Karena itu, Disdik Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan kajian dan perencanaan yang matang terkait program tersebut.
“Yang penting ada syarat dan regulasi yang jelas,” kata Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, regulasi itu dibutuhkan untuk mengantisipasi membludaknya perpindahan penduduk dari luar kota ke Jakarta hanya untuk menyekolahkan anaknya. Mengingat, saat ini sudah banyak warga yang menitipkan anaknya di warga Jakarta hanya untuk sekolah gratis.
Johnny menambahkan, mimpi sekolah swasta gratis sangat memungkinkan terwujud. Pasalnya, APBD DKI Jakarta saat ini sudah lebih dari Rp 80 triliun atau paling besar di Indonesia.
“Pendidikan ini skalanya prioritas. Jakarta bisa jadi teladan sekolah gratis, apalagi APBD kita aman,” ujar Jhonny.
