REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Hamas pada Selasa (23/7/2024) mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani sebuah perjanjian di Beijing, China bersama organisasi Palestina lain termasuk Fatah. Perjanjian itu untuk bekerja sama demi 'Persatuan Nasional' yang digambarkan China sebagai kesepakatan bersama memerintah Gaza setelah perang berakhir.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi, yang menjadi tuan rumah pertemuan pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzuk, perwakilan Fatah Mahmud al-Aloul dan perwakilan dari 12 faksi lainnya, seperti dikutip AFP mengatakan, China telah menginisiasi sebuah 'pemerintahan interim rekonsiliasi nasional' yang akan memerintah di Gaza pascaperang.
"Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami menyatakan bahwa langkah dalam melengkapi perjalanan ini adalah persatuan nasional. Kami berkomitmen dan menyerukan persatuan nasional itu," kata Abu Marzuk usai pertemuan dengan Wang dan perwakilan faksi lain.
Penandatanganan perjanjian perdamaian diumumkan saat lebih dari 39 ribu warga Palestina di Gaza, yang sebagian besar warga sipil telah terbunuh. Perang tak berkesudahan di Gaza telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah.
"Perjanjian paling penting adalah membentuk sebuah pemerintahan rekonsiliasi nasional interim yang akan memerintah di Gaza pascaperang," kata Wang.
"Rekonsiliasi adalah permasalah internal faksi-faksi di Palestina, namun pada saat yang sama, hal itu tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari komunitas internasional," kata Wang menambahkan.
Wakil Fatah, Mahmoud al-Aloul berterima kasih kepada China atas "dukungan tak berakhir" untuk rakyat Palestina.
"Kepada China, anda memiliki rasa cinta dari kami, anda memiliki rasa pertemanan kami, dari semua rakyat Palestina," kata Al-Aloul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika