REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelombang dukungan warga mengarah ke calon Gubernur (Cagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid. Sosoknya dinilai merakyat. Kapasitas Anwar Hafid menjadi pemimpin kepala daerah menjadi faktor utama yang memikat hati rakyat dan mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat.
“Yang paling utama sebenarnya, Pak Anwar ini sosoknya merakyat, itu sangat penting,” ucap Tokoh masyarakat Toili, Muhtasam, Ahad (4/8/2024).
Sifat merakyat Anwar Hafid membuatnya mudah diterima dan dipercaya oleh rakyat, karena ia selalu hadir dan berinteraksi langsung dengan mereka. Terutama saat ia menjalankan perannya sebagai wakil rakyat.
Jalan terjal tanpa aspal tak menghalangi langkahnya untuk bertemu dengan rakyat. Menembus pelosok Sulteng menjadi makanannnya sehari-hari. Singkatnya, Anwar Hafid tuntas memainkan perannya sebagai penyambung lidah rakyat.
Tidak cuma berkunjung, Anwar Hafid juga membantu kesulitas warga di pelosok Sulteng, utamanya mengenai permasalahan infrastruktur. Sebagaimana pernah ia lakukan ketika meninjau langsung jembatan gantung di Ungkaya, Kabupaten Morowali.
Muhtasam mengartikan sikap merakyat Anwar Hafid sebagai bagian dari kecerdasan yang dimilikinya. Sikapnya yang merakyat, mampu membuat hidup warga menjadi tentram karena melihat langsung uluran tangan seorang pemimpin.
“Pak Anwar Hafid itu orangnya cerdas, dia mampu mententramkan kehidupan masyarakat,” tegas Muhtasam.
Jembatan tersebut adalah hasil aspirasinya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bahkan jembatan tersebut dibangun menggunakan dana APBN. Anwar Hafid menerangkan, dahulu dirinya yang merintis jalan di Ungkaya ini, ketika hujan, jalan tidak bisa dilalui karena sungai yang meluap.
Dukungan yang terus mengalir kepada Anwar Hafid menunjukkan bahwa masyarakat sangat menginginkan kepemimpinannya. Secara langsung rakyat percaya bahwa dengan sifat merakyat dan kecerdasannya, Anwar Hafid mampu membawa Sulawesi Tengah menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.
Ikuti Whatsapp Channel Republika