REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daniel Johan mengatakan Komisi IV DPR belum pernah membahas rencana pemberian subsidi pupuk secara langsung atau bantuan langsung pupuk (BLP) seperti BLT maupun bansos. Daniel menyampaikan yang perlu dibahas adalah perbaikan data penerima subsidi pupuk. 

"Yang paling urgen adalah soal data penerima subsidi harus valid sesuai dengan ketentuan," ujar Daniel saat dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Politikus PKB itu mendorong adanya peningkatan kualitas data penerima pupuk bersubsidi. Ia mencontohkan perlunya proyek percontohan di sejumlah provinsi guna mengetahui efektivitas metode penyaluran subsidi pupuk selama ini. 

"Soal data penerima dalam setiap rapat dengan Kementerian Pertanian selalu ditanya dan diminta agar data soal penerima pupuk subsidi ini tepat sasaran," ucap Daniel.