REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menilai, di era digital ini pengamanan siber perlu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Potensi ancamannya, di antaranya penyebaran hoaks, disinformasi dan upaya peretasan yang dapat mengganggu jalannya Pemilu.
"Saya mendorong seluruh instansi terkait untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman siber dan membangun sistem yang mampu merespons cepat terhadap segala bentuk gangguan di dunia maya," ujar Bey Machmudin saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 di aula Ditlantas Polda Jabar, Kota Bandung, Senin (12/8/2024).
Rakor itu dilaksanakan dalam rangka pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2024 di wilayah hukum Polda Jabar.
Pengamanan komprehensif dan koordinasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, dan tertib. Karena, Provinsi Jabar saat ini memiliki jumlah pemilih mencapai 35 juta orang. Serta, lebih dari 73.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 27 kabupaten/kota. "Salah satu aspek yang sangat krusial dalam pengamanan pemilu adalah logistik mulai dari distribusi surat suara hingga alat-alat pemungutan lainnya harus dijaga dengan ketat," katanya.
Bey mengatakan, kerja sama yang erat antara kepolisian, TNI, dan seluruh perangkat daerah juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya Pemilu.
Tak hanya pengamanan aspek fisik, kata Bey, aspek nonfisik seperti stabilitas sosial, ekonomi, dan politik perlu memiliki pemahaman yang sama, juga komitmen yang kuat dalam menjaga integritas pemilu. "Kesadaran akan potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi harus diantisipasi dengan cermat baik itu dari ancaman siber, hoaks maupun potensi konflik sosial," katanya.
Bey menilai, pentingnya kolaborasi lintas sektoral yang solid antarkomponen bekerja secara sinergis dalam satu komando yang terpadu. "Jangan ada ego sektoral yang menghambat kelancaran operasi ini. Semua pihak harus berada di barisan yang sama, menjaga, dan melindungi hak pilih masyarakat dengan sebaik-baiknya," kata Bey.
Selain aspek pengamanan, Bey pun mengingatkan pentingnya pendekatan persuasif, edukasi tentang partisipasi pemilu perlu digaungkan kepada masyarakat. "Sosialisasi terkait tata cara pemilihan harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita harus mencegah potensi golput dengan memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat," papar Bey.
Bey pun mengajak semua pihak untuk waspada terhadap kemungkinan adanya gangguan keamanan baik bersifat sporadis maupun terstruktur. "Penting bagi kita memiliki kesiapsiagaan yang tinggi serta kemampuan untuk merespons dengan cepat dan tepat," katanya.
Selain itu, menurut Bey, semua harus selalu ingat pula bahwa setiap tindakan dalam operasi ini akan berdampak langsung pada rasa aman masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap proses demokrasi. Ia pun mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen untuk bekerja keras dalam mengamankan pemilu tahun ini.
"Mari kita tunjukkan bahwa Jawa Barat mampu menjadi contoh dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, berintegritas, profesional, dan sinergi yang kuat dengan semua pihak," kata Bey.
Ikuti Whatsapp Channel Republika