REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri, menolak tegas upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencampuri urusan internal PKB.
Hal ini disampaikan Iman usai Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengklaim telah mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar, dari Tebuireng, Jawa Timur untuk memperbaiki PKB.
Iman mengatakan sejarah kelahiran PKB memang lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, partai berlambang sembilan bintang itu dan PBNU merupakan dua entitas yang berbeda.
"Hubungan PKB cuma dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi politik warga NU, bukan dengan PBNU. Ngaco itu (klaim Gus Yahya)," kata Iman pada Rabu (13/8/2024).
Hubungan baik PKB dan NU, lanjut Iman, terjalin hingga saat ini. Terbukti pada saat Pilpres 2024 ketika Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju sebagai calon wakil presiden, restu dari kiai-kiai hingga masyayikh NU mengalir deras.
"Jadi jangan asal klaim punya mandat, apalagi sampai mau mencampuri urusan internal," ucap Iman.
Iman menegaskan PKB dan PBNU merupakan entitas yang berbeda. Hal ini mengacu pada aturan yang berlaku di Indonesia.
"PBNU dan PKB secara perundang-undangan entitasnya berbeda. PKB di bawah UU Partai Politik, PBNU di bawah UU Organisasi Kemasyarakatan," ujar Iman.
Menjelang Muktamar PKB yang bakal berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 di Bali, Iman memastikan seluruh kader tetap solid di bawah kepemimpinan Cak Imin. Selain pemilihan ketua umum, Muktamar PKB nantinya juga akan membahas berbagai isu politik dan ekonomi, baik internal maupun eksternal.
PKB bakal menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Sebanyak 65 pimpinan partai politik luar negeri yang tergabung dalam organisasi Centrist Democrat International (CDI) akan diundang dan dijadwalkan hadir. PKB merupakan bagian dari CDI.
