REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

"Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen," ujar Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Daya beli masyarakat juga akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.