REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan kesannya tentang upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Kota Tual, Provinsi Maluku. Tidak seperti sejumlah pejabat negara, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu merayakan 17 Agustus bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Upacara HUT RI di Kota Tual tidak kalah hikmat dan wibawa dengan di Ibu Kota Nusantara dan di Istana Merdeka di Jakarta. Upacara cukup rapi, tertib. Paskibraka juga tidak kalah dukungan dari masyarakat," ujar Menko PMK usai menyerahkan bantuan di Ambon, Maluku, Sabtu (17/8/2024), dilansir kantor berita Antara.
Menko Muhadjir mengatakan, dirinya telah memperoleh izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengikuti upacara di Jakarta maupun IKN. Ia pun memilih untuk hadir di Tual.
Ini bukan hanya karena Tual bagian dari Provinsi Maluku. Menurut dia, kota ini juga bagian dari wilayah 3T, yakni terluar, terpencil dan tertinggal.
"Namun, ternyata Kota Tual tidak tertinggal. Kemajuannya luar biasa. Sebelum datang, saya membayangkan Kota Tual itu masih terbelakang karena terlalu jauh dari pusat pemerintahan. Ternyata, tidak," katanya.
Ia mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem Kota Tual di bawah rata-rata nasional 0,6 persen. Padahal, indeks tersebut di pusat masih 0,83 persen.
"Jadi, luar biasa pembangunan Provinsi Maluku, sampai wilayah 3T sudah terjangkau oleh berbagai macam kebijakan dalam rangka memberikan pemerataan. Namun, memang masih harus ada kerja yang lebih keras untuk menciptakan Provinsi Maluku semakin maju," ucap dia.
Menko PMK menyebut, jarak tempuh dari Jakarta ke Tual sekitar 2.700 km. Akan tetapi, jika diukur dari IKN, maka akan berkurang jarak tempuhnya.
Jika kebijakan pemerintah diputuskan di IKN, menurut Muhadjir, nanti resonansi bisa lebih merata, terutama hingga mencapai wilayah Indonesia Timur.
"Harus kita akui, sampai sekarang wilayah Indonesia Timur belum bisa maju dibanding bagian barat. Saya yakin, keputusan di IKN beda dengan keputusan di Jakarta untuk wilayah timur, termasuk Maluku," katanya.
Karena itu, Muhadjir mengajak seluruh masyarakat untuk secara bersama-sama menyiapkan diri dalammenyongsong Indonesia baru. Kemajuan di masa depan mesti berperspektif Indonesia sentris, bukan Jawa sentris atau Jakarta sentris.
"Di mana IKN menjadi episentrum dari pengambilan kebijakan, sehingga mempunyai dampak lebih merata dengan wilayah Indonesia Timur, " ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika